Mahyeldi Buka FGD Energi Terbarukan, Sumbar Dorong Akselerasi Transisi Energi

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan komitmennya mendukung percepatan transisi energi nasional.

Hal itu ditandai dengan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Pengembangan Energi Terbarukan di Hotel Santika Padang, Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.

Hadir dalam forum tersebut Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Prof. Eniya Listiani Dewi (secara daring), Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Gigih Udi Atmo, Direktur Aneka EBT Andriah Feby Misna, kepala daerah se-Sumbar, jajaran OPD, serta pemangku kepentingan energi lainnya.

Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Ditjen EBTKE yang menjadikan Sumbar sebagai lokasi penyelenggaraan forum strategis ini. Menurutnya, forum ini penting untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan energi ke depan.

“FGD ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan merumuskan tindak lanjut yang konkret demi memperkuat implementasi kebijakan transisi energi di daerah,” ujar Mahyeldi.

Baca juga: Pemprov Sumbar Raih Bhumandala Award 2025 Berkat Inovasi Pengawasan Tata Ruang

Ia menyebut agenda energi terbarukan sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumbar 2025–2029, khususnya misi Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan. Sumbar menargetkan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer mencapai 58,29 persen pada 2030.

“Dalam lima tahun ke depan kita membutuhkan tambahan sekitar 27,7 persen dari capaian saat ini yang sudah mencapai 30,59 persen,” ungkapnya.

Mahyeldi juga memaparkan potensi besar EBT di Sumbar, di antaranya pemanfaatan energi air yang baru mencapai 33 persen, potensi panas bumi 1.651 MW yang baru dikembangkan 5 persen, bioenergi 923,1 MW, energi angin 428 MW, serta potensi energi surya setara 5.898 MW yang belum tergarap optimal.

“Ini peluang besar sekaligus tantangan yang harus kita jawab bersama,” kata Mahyeldi.

Meski begitu, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala masuknya investasi ke Sumbar seperti keterbatasan pemerintah daerah dalam memfasilitasi perizinan, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta tantangan sosial dan lingkungan di lapangan.

Baca juga: Sidak Harga di Pasar Raya Padang, Mendag Budi Santoso Dikawal Mahyeldi dan Maigus Nasir 

“Karena itu perlu pemahaman bersama dan kerja kolaboratif agar semua hambatan dapat diselesaikan dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen EBTKE Prof. Eniya Listiani Dewi menegaskan bahwa energi terbarukan merupakan solusi strategis masa depan bangsa. Ia menilai Sumbar memiliki posisi penting karena sebagian besar pasokan listrik daerah ini telah bersumber dari EBT, seperti PLTA Maninjau.

“Sumbar sudah memberikan kontribusi besar bagi pembangkit nasional. Kami berharap kontribusi ini terus meningkat,” ujarnya.

Pemerintah pusat menargetkan porsi energi terbarukan mencapai 35 persen dalam bauran energi nasional pada 2034, terutama dari PLTS, hidro, dan panas bumi.

“Sumatera Barat punya potensi besar menjadi lumbung energi baru terbarukan,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa sinergi pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan target swasembada energi sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, bahwa paling lambat 2030 seluruh rakyat Indonesia harus menikmati listrik. (adpsb/rls)