3 Berita Populer Sumbar: Siswi SMP 1 Painan Tenggelam, Pakaian Bekas Menyasar Masyarakat Kelas Bawah

Kebijakan itu, kata Menkeu, bertujuan menghentikan praktik impor ilegal yang selama ini menjadi sumber pasokan utama bisnis pakaian thrifting di Tanah Air.

Purbaya bahkan menegaskan akan menangkap pihak-pihak yang menolak kebijakan tersebut karena dianggap sebagai pelaku impor ilegal.

Baca juga: Presiden Prabowo Ingin Kirim Mahasiswa Indonesia Belajar Kedokteran dan Dokter Gigi ke Selandia Baru

Meski razia disebut akan difokuskan di pelabuhan, bukan di pasar, kebijakan ini tetap menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang kecil.

Pedagang pakain bekas, Panaluhon mengaku bahwa aturan itu diterbitkan tentu akan berdampak terhadap para penjual.

Hingga penuturan pedagang pakaian bekas di Pasar Putih, Kota Bukittinggi mengaku penjualan mereka terus menurun setiap tahunnya.

"Pasti berdampak kepada para pedagang, jika aturan itu diterbitkan," ucapnya kepada Tribunpadang.com, Sabtu (1/11/2025).

Ia menjelaskan, dengan aturan baru tersebut diberlakukan, tentunya masyarakat lebih berhati-hati dalam berbelanja.

Apalagi harga jualnya pun akan melonjak drastis jika barang yang masuk ke Indonesia berkurang.

"Barangnya tentu mahal, karena barangnya sedikit yang masuk," jelasnya.

Kendati demikian ujar Panaluhon, pakaian bekas sangat menjangkau masyarakay kelas bawah, lantaran harganya lebih murah di bandingkan barang baru.

"Kelebihannya ada di harga, lebih murah dari pakaian baru dan sangat terjangkau," sebutnya.

Sementara itu pedagang pakain bekas lainnya bernama Zulia Fitria mengatakan jika aturan tersebut diberlakukan, maka ia menyarankan untuk menindak dari sumbernya.

"Jika ingin memberantas, mulai dari akarnya, bukan kepada para pedagang," terangnya.

Soal Kebijakan Larangan

Pedagang pakaian bekas di Pasar Putih, Kota Bukittinggi mendukung perencanaan larangan balpres oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.