Keracunan Massal MBG di Agam, SPPG Distribusikan 2669 Porsi Nasi Goreng ke 27 Sekolah TK hingga SMP

Pemeriksaan labor tersebut menurutnya sudah dilakukan di BPOM Padang, melalui sampel makanan pada menu tersebut.

Sembari menunggu hasil pemeriksaan itu, pihaknya akan tetap bertanggung jawab pada seluruh korban hingga sembuh.

Baca juga: Kepala KPPG Salahkan Kelalaian SPPG Penyebab Keracunan MBG di Agam: "Kita Tak Ada Niat Jahat"

“Tapi untuk memastikan penyebab keracunannya akibat mengkonsumsi menu MBG kami tetap menunggu hasil labor,” ujarnya.

Kori menyebut menu yang diberikan pihaknya pada hari keracunan masal terjadi (Rabu) adalah nasi goreng dengan telur dadar dan tahu goreng. Serta lalapan yaitu selada dan tomat.

Masyarakat Bisa Lapor Jika Temukan Masalah di Dapur SPPG

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru untuk wilayah Riau, Kepri, dan Sumbar, Syartiwidya, menegaskan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk melakukan pengaduan resmi jika menemukan permasalahan di dapur SPPG (Sentra Pemenuhan Pangan Gizi) yang dikelola oleh BGN.

Hal ini disampaikannya usai rapat koordinasi di Sumatera Barat, Kamis (2/10/2025). Ia menyebut, setiap laporan dari masyarakat akan diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

“Banyak sekali masukan, masalah, dan kritikan yang kami terima. Semua kami catat. Mana yang bisa kami jawab langsung, kami jawab. Jika itu di luar kewenangan saya, akan diteruskan ke pimpinan,” kata Syartiwidya.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tidak bisa langsung memberhentikan dapur SPPG yang bermasalah. Namun, Pemda dapat melaporkan ke KPPG atau melalui link pengaduan resmi yang sudah disiapkan.

“Nanti akan kami tinjau dan teruskan ke deputi terkait. Misalnya ada dapur yang belum memenuhi standar sanitasi, belum punya IPAL, atau strukturnya tidak sesuai juknis, itu bisa dilaporkan. Kalau terbukti, dapur bisa diberhentikan sementara,” ujarnya.

Baca juga: KPPG Pekanbaru Bahas Standar Dapur SPPG Usai Keracunan di Sumbar, Ingatkan Pentingnya Pengawasan

Menurutnya, tujuan utama pengawasan ini adalah agar semua dapur yang beroperasi benar-benar berkualitas, aman, dan memenuhi standar.

Ia menambahkan, pengawasan mencakup banyak hal, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan baku, hingga sertifikat halal dan keahlian chef.

“Kami tidak ingin ada komplain dari masyarakat, misalnya soal bau dari dapur atau air yang tidak layak. Bahkan sekarang syaratnya ditambah, chef juga harus punya sertifikat agar makanan yang disajikan bukan hanya higienis, tapi juga enak,” jelasnya.

Syartiwidya menegaskan, KPPG akan terus mengawasi dan menertibkan dapur SPPG. Ia juga mengajak masyarakat ikut aktif melaporkan jika menemukan kejanggalan di lapangan.

“Silakan masyarakat lapor, baik wartawan, orang tua murid, maupun pihak sekolah. Karena tujuan kita sama, yaitu menghadirkan dapur yang sehat, higienis, dan memenuhi standar gizi untuk anak-anak kita,” pungkasnya.

Baca juga: Korban Keracunan MBG di Agam Bertambah Jadi 110 Orang, Sebagian Sudah Pulang dan Sebagian Dirawat