Masyarakat Bisa Lapor Jika Temukan Masalah di Dapur SPPG, Begini Mekanismenya

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru untuk wilayah Riau, Kepri, dan Sumbar, Syartiwidya, menegaskan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk melakukan pengaduan resmi jika menemukan permasalahan di dapur SPPG (Sentra Pemenuhan Pangan Gizi) yang dikelola oleh BGN.

Hal ini disampaikannya usai rapat koordinasi di Sumatera Barat, Kamis (2/10/2025). Ia menyebut, setiap laporan dari masyarakat akan diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

“Banyak sekali masukan, masalah, dan kritikan yang kami terima. Semua kami catat. Mana yang bisa kami jawab langsung, kami jawab. Jika itu di luar kewenangan saya, akan diteruskan ke pimpinan,” kata Syartiwidya.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tidak bisa langsung memberhentikan dapur SPPG yang bermasalah. Namun, Pemda dapat melaporkan ke KPPG atau melalui link pengaduan resmi yang sudah disiapkan.

“Nanti akan kami tinjau dan teruskan ke deputi terkait. Misalnya ada dapur yang belum memenuhi standar sanitasi, belum punya IPAL, atau strukturnya tidak sesuai juknis, itu bisa dilaporkan. Kalau terbukti, dapur bisa diberhentikan sementara,” ujarnya.

Baca juga: KPPG Pekanbaru Bahas Standar Dapur SPPG Usai Keracunan di Sumbar, Ingatkan Pentingnya Pengawasan

Menurutnya, tujuan utama pengawasan ini adalah agar semua dapur yang beroperasi benar-benar berkualitas, aman, dan memenuhi standar.

Ia menambahkan, pengawasan mencakup banyak hal, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan baku, hingga sertifikat halal dan keahlian chef.

“Kami tidak ingin ada komplain dari masyarakat, misalnya soal bau dari dapur atau air yang tidak layak. Bahkan sekarang syaratnya ditambah, chef juga harus punya sertifikat agar makanan yang disajikan bukan hanya higienis, tapi juga enak,” jelasnya.

Syartiwidya menegaskan, KPPG akan terus mengawasi dan menertibkan dapur SPPG. Ia juga mengajak masyarakat ikut aktif melaporkan jika menemukan kejanggalan di lapangan.

“Silakan masyarakat lapor, baik wartawan, orang tua murid, maupun pihak sekolah. Karena tujuan kita sama, yaitu menghadirkan dapur yang sehat, higienis, dan memenuhi standar gizi untuk anak-anak kita,” pungkasnya.

Baca juga: Korban Keracunan MBG di Agam Bertambah Jadi 110 Orang, Sebagian Sudah Pulang dan Sebagian Dirawat

Pengawasan Dapur

Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru untuk wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi di Sumbar, Kamis (2/10/2025).

Agenda ini membahas berbagai persoalan yang muncul di lapangan terkait pengawasan serta standar kelayakan dapur Standar Pemenuhan Pangan Gizi (SPPG).

Kepala KPPG Pekanbaru, Syartiwidya, menyampaikan bahwa banyak masukan, kritikan, maupun laporan yang diterima pihaknya.

Semua catatan itu menurutnya penting untuk ditindaklanjuti demi perbaikan kualitas pelayanan pemenuhan gizi di daerah.

“Banyak sekali sampai tidak terhitung, tapi saya catat semua ya. Ada masukan, ada masalah, ada kritikan, semua kami terima. Kami akan teruskan ke pimpinan, mana yang bisa kita akomodir, kita akomodir. Mana yang bisa saya jawab langsung, saya jawab langsung. Karena di BGN itu ada tim humasnya, ada tim deputi-deputinya, semua punya kerja masing-masing,” jelasnya.

Baca juga: Dishub Dharmasraya Tambal Lubang Berbahaya di Jalan Lintas Sumatera Palo Padang

Syartiwidya menegaskan bahwa KPPG bekerja dengan sistem yang sudah jelas. Setiap persoalan akan diproses sesuai dengan kewenangan.

Misalnya, terkait pemberhentian dapur yang bermasalah, pemerintah daerah dapat melaporkan kasus dan menghentikan sementara operasional, lalu dengan persetujuan BGN akan keluar surat resmi penghentian.

“Untuk saat ini aturannya yang memberhentikan adalah BGN. Tapi pemerintah bisa melaporkan, lalu menghentikan, dan atas persetujuan kita dihentikan. Nanti keluar surat dari deputi pematuhan dan pengawasan,” katanya.

Selain itu, masyarakat maupun media juga diberi akses untuk melaporkan dapur yang dinilai tidak memenuhi syarat. Laporan tersebut bisa dikirimkan melalui link pengaduan yang sudah disediakan.

“Kalau ada dapur yang belum menerapkan IPAL, bangunannya belum sesuai juknis, jorok atau bagaimana, silakan laporkan. Dari wartawan, dari masyarakat, dari mana saja boleh. Laporan itu nanti akan kami tinjau dan teruskan ke atas. Bisa juga diberhentikan," terangnya.

Baca juga: Kepala KPPG Salahkan Kelalaian SPPG Penyebab Keracunan MBG di Agam: "Kita Tak Ada Niat Jahat"

"Nah, yang memberhentikan adalah deputi distribusi dan penyaluran. Jadi masing-masing bidang punya kewenangan,” sambungnya.

Syartiwidya juga mengingatkan tujuan utama dari seluruh mekanisme pengawasan adalah memastikan dapur-dapur yang beroperasi benar-benar berkualitas.

Mulai dari sertifikat sanitasi lingkungan, pengolahan limbah, kelayakan air, hingga sertifikasi halal dan tenaga masak yang memiliki kompetensi.

“Masalah jangan sampai terjadi. Kita cegah dulu dengan adanya sertifikat, SLHS, IPAL, dan uji air yang bebas bakteri. Semua itu diatur, bahkan terakhir ini ditambah, chef dapur harus punya sertifikat. Artinya makanannya harus enak, higienis, dan sesuai standar,” katanya lagi.

Lebih jauh ia menekankan, program pemenuhan gizi ini masih relatif baru sehingga wajar jika masih dalam tahap perbaikan.

Baca juga: Siswi di Agam Ungkap Ayam Berdarah Sebelum Keracunan Massal MBG, Guru Sempat Cicipi

Rapat koordinasi menjadi bagian penting untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah sekaligus menyamakan langkah ke depan.

“Upaya-upaya dari BGN dan KPPG adalah untuk mengatasi permasalahan yang banyak di lapangan. Tujuan akhirnya adalah dapur-dapur yang sesuai regulasi dan masyarakat yang menerima makanan dengan gizi layak,” tutup Syartiwidya.(*)