Pengelolaan DAS Batang Anai Jadi Fokus BPDAS Agam Kuantan, Waspadai Ancaman Banjir Berulang

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Agam Kuantan, Imas Aidaningsih, mengingatkan pentingnya pengelolaan yang serius terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Anai.

Hal itu berkaitan langsung dengan upaya mitigasi bencana, mengingat wilayah ini pernah dilanda banjir besar pada 12 Mei 2024 yang mengakibatkan kerugian besar.

Menurut Imas, pengelolaan DAS tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh, mulai dari perencanaan, evaluasi, hingga pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta konservasi tanah dan air.

“Di samping memantau kondisi DAS, kami juga melaksanakan program nyata di lapangan. Untuk DAS Batang Anai tahun ini, fokus kami adalah penanaman bambu sebagai penguat tebing sungai. Luasannya mencapai 5 hektare, terdiri dari 1 hektare di aliran utama dan 4 hektare di bagian hulu,” jelas Imas, Selasa (9/9/2025).

Ia menyebutkan bahwa sebelumnya, kegiatan RHL di DAS Batang Anai sudah dilakukan di lahan seluas sekitar 300 hektare melalui dukungan APBN.

Baca juga: WALHI Sumbar Sebut Penindakan Tambang Emas Ilegal di DAS Indragiri Hanya Gimmick

Selain rehabilitasi lahan, pihaknya juga membangun sarana konservasi berupa galiplak, dan bangunan penahan air. Tujuannya untuk mengurangi laju erosi dan sedimentasi di sepanjang aliran sungai.

“DAS Batang Anai dikelilingi tiga gunung, yakni Marapi, Singgalang, dan Tandikek. Debit puncak air sungai bisa mencapai 400 meter kubik, sementara kapasitas daya tampung hanya sekitar 150 meter kubik. Selisih yang besar ini harus diwaspadai karena berpotensi memicu banjir,” katanya.

Imas menegaskan bahwa permasalahan di DAS Batang Anai tidak hanya menyangkut daya tampung sungai, tetapi juga perilaku manusia. Banyak masyarakat yang masih membangun di sempadan sungai dan membuka lahan di hulu.

“Bangunan di badan dan sempadan sungai, serta pembukaan kawasan di hulu seperti di sekitar Gunung Marapi, Singgalang, dan Tandikek, akan memperparah risiko bencana. Kalau hal ini tidak dikendalikan, banjir berulang bisa kembali terjadi seperti tahun lalu,” ujarnya.

Baca juga: Konsisten Jaga DAS, Najjar Lubis Terima Penghargaan Kalpataru Kategori Perintis dari KLHK RI

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pengelolaan DAS Batang Anai mencakup enam kabupaten dan kota di Sumatera Barat, yaitu Kota Padang, Padang Panjang, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan daerah lain di sekitarnya. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama lintas sektor.

“BPDAS bukan satu-satunya lembaga yang bertugas. Ada BWS Wilayah V, BKSDA, BPBD, BMKG, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan unsur lainnya. Semua memiliki peran sesuai tupoksi masing-masing, namun di satu lokus yang sama. Karena itu, koordinasi dan internalisasi program menjadi sangat penting,” tutur Imas.

Ia berharap forum pengelolaan DAS Batang Anai dapat menjadi wadah untuk menyatukan program antar-lembaga, sekaligus mengedukasi masyarakat. Peran media juga diharapkan mampu menyebarkan informasi agar masyarakat paham pentingnya menjaga ekosistem DAS.

“Kerugian akibat bencana 2024 sangat besar. Untuk memperbaiki jalan saja, butuh dana sekitar Rp1 triliun dalam waktu tiga bulan. Itu belum termasuk kerugian material lain dan kehilangan nyawa manusia. Jadi pengelolaan DAS bukan sekadar proyek lingkungan, tapi menyangkut keselamatan bersama,” tegasnya.

Baca juga: Jaga Kelestarian Ekosistem Sungai, Forum DAS Sumbar Periode 2022-2026 Dikukuhkan

Imas menambahkan, penyelamatan DAS Batang Anai berdampak luas, tidak hanya untuk Sumatera Barat tetapi juga bagi provinsi lain seperti Jambi, Riau, Bengkulu, dan Sumatera Utara. Sebab, DAS ini menjadi hulu dari beberapa daerah.

“Ini bukan hanya soal kepentingan lokal. Penanganan DAS Batang Anai membutuhkan komitmen nasional. Dibutuhkan sinergi antar-pihak dan juga keterlibatan masyarakat agar bencana serupa tidak terulang,” pungkasnya.