Dukung Penuh Padang Smart City, Ketua DPRD Muharlion Tegaskan Seluruh Warga Padang Harus Miliki IKD

Ringkasan Berita:

• Agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
• Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyatakan komitmennya untuk mengawal transisi besar-besaran dari KTP fisik menuju era kartu identitas digital.
• Dukungan penuh dari unsur pimpinan DPRD ini seolah menjadi angin segar bagi program Padang Smart City yang sedang gencar dicanangkan.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Langkah masif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang dalam menggalakkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mendapat lampu hijau dan dukungan penuh dari pihak legislatif.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyatakan komitmennya untuk mengawal transisi besar-besaran dari KTP fisik menuju era kartu identitas digital di genggaman smartphone warga.

Pernyataan tersebut disampaikan Muharlion di sela-sela agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025.

Giat penyerahan dokumen keuangan yang krusial bagi masa depan Kota Padang tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Jumat (29/5/2026).

Di tengah momentum keberhasilan Kota Padang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 

Baca juga: Muharlion Dorong Pemko Padang Pacu Investasi agar Proyek Publik dan Pascabencana Tak Mandek

Muharlion menyempatkan diri menyoroti pentingnya lompatan teknologi di sektor pelayanan publik.

Menurut politisi senior ini, kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari raihan tata kelola keuangan di atas kertas, tetapi juga dari kesiapan sistem birokrasinya menghadapi era modern.

"Karena memang harus semua masyarakat, semua harus memiliki IKD, jadi biar semua teknologi digital dan kita mendukung penuh," ujar Muharlion saat ditemui usai acara.

Dukungan penuh dari unsur pimpinan DPRD ini seolah menjadi angin segar bagi program Padang Smart City yang sedang gencar dicanangkan oleh jajaran pemerintah daerah.

Muharlion memandang, integrasi data kependudukan ke dalam format digital merupakan langkah mutlak yang tidak bisa lagi ditawar-tawar di era serba cepat seperti sekarang.

Baca juga: BPK Beri Opini WTP atas LKPD Padang 2025, Ketua DPRD Tekankan Pentingnya Evaluasi Administrasi

Dengan adanya IKD yang tertanam langsung di dalam perangkat telepon pintar masing-masing warga, efisiensi pelayanan administrasi diyakini akan meningkat drastis.

Meski memberikan dukungan tanpa ragu, DPRD Kota Padang juga mengisyaratkan bahwa jajaran eksekutif memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah dalam masa transisi ini.

Pihak legislatif mengingatkan agar Disdukcapil gencar melakukan sosialisasi di lapangan, mengingat belum semua lapisan masyarakat Padang langsung akrab dengan aplikasi digital.

DPRD berharap proses migrasi data ini berjalan inklusif, sehingga tidak ada kelompok masyarakat, seperti kalangan lansia, yang merasa kesulitan atau terdiskriminasi dalam mendapatkan layanan dasar.

Selain membahas isu digitalisasi kependudukan, Muharlion juga menegaskan bahwa hasil pemeriksaan keuangan yang baru diterimanya dari BPK tetap akan dibedah secara kritis.

DPRD Kota Padang dalam waktu dekat akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dan catatan keuangan dari BKAD serta OPD terkait.

Hal itu dilakukan agar transparansi anggaran daerah berjalan beriringan dengan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang sedang digaungkan.(*)