BPK Beri Opini WTP atas LKPD Padang 2025, Ketua DPRD Tekankan Pentingnya Evaluasi Administrasi

Ringkasan Berita:

• Pemko Padang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat.
• Opini WTP ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025.
• Menurut Muharlion, raihan WTP bukan berarti tanpa cela, sebab masih ada sejumlah poin krusial yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Kota.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pemerintah Kota Padang kembali mengukir prestasi di bidang tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat.

Opini WTP ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025 yang telah melalui proses audit mendalam.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilangsungkan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Jumat (29/5/2026).

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, yang hadir langsung menerima laporan tersebut, mengapresiasi kinerja jajaran eksekutif namun tetap memberikan catatan tegas.

Menurut Muharlion, raihan WTP bukan berarti tanpa cela, sebab masih ada sejumlah poin krusial yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Kota.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Hadiri Penyembelihan Sapi Kurban 1 Ton Bantuan Wapres di Limapuluh Kota

"Hari ini kita mengikuti giat penyerahan hasil pemeriksaan keuangan. Alhamdulillah, Kota Padang kembali mendapat opini WTP," ujar Muharlion saat ditemui usai acara.

Meski demikian, politisi senior ini menegaskan bahwa DPRD tidak akan sekadar menerima hasil tersebut di atas kertas saja.

Pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah rekomendasi dari BPK yang harus segera direspons oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Catatan dari saya, ada rekomendasi dari BPK yang akan ditindaklanjuti. Kita akan segera melakukan Pansus (Panitia Khusus) terhadap pendapat pertanggungjawaban ini," tegasnya.

Muharlion menjelaskan, melalui Pansus tersebut, legislatif akan membedah secara mendalam catatan keuangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

DPRD ingin memastikan bahwa review yang dilakukan oleh OPD sudah sesuai dengan tindak lanjut yang diminta oleh auditor BPK.

Baca juga: Penyerahan LHP LKPD 2025, Deretan Kepala Daerah Berkumpul di Kantor BPK Sumbar Pagi Ini

Langkah ini diambil agar kualitas opini WTP yang diraih selaras dengan realitas pembangunan dan penggunaan anggaran di lapangan.

Selain soal audit keuangan, Muharlion juga menyinggung pentingnya peningkatan kemandirian fiskal kota melalui sektor investasi.

"DPRD terus mendorong investasi dan peningkatan PAD agar lebih meningkat lagi dari berbagai sektor," tambahnya.

Hal ini dianggap penting mengingat tantangan pembangunan infrastruktur di tahun-tahun mendatang akan semakin besar dan membutuhkan dukungan dana yang kuat.