Digitalisasi Bansos Kota Padang Dimulai, Pemko Siapkan 1.700 Agen Pendamping

Ringkasan Berita:

• Kota Padang jadi satu-satunya wakil Sumbar dalam proyek nasional digitalisasi bansos.
• Pemko Padang siapkan sistem bansos yang bisa pantau kondisi warga secara real time.
• Sebanyak 1.700 agen pendamping diterjunkan untuk kawal program di lapangan.
• Data penerima bansos bakal diperbarui untuk tekan salah sasaran bantuan.
• Pemko Padang targetkan bansos digital mulai meluncur pada Oktober 2026.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Kota Padang terpilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi proyek percontohan nasional implementasi digitalisasi bantuan sosial (Bansos). Bahkan, Padang menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang dipercaya menjalankan program tersebut.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi Agen Pendamping yang digelar di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (25/5/2026).

Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran dan dihadiri Penata Perizinan Ahli Madya Direktorat Identitas Kependudukan Nasional (IDKN) Ditjen Dukcapil Kemendagri Adel Trilius, Kepala BPS Kota Padang Dessy Febriyanti, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan, camat dan lurah se-Kota Padang, serta para agen pendamping digitalisasi bansos.

Fadly Amran mengatakan, terpilihnya Kota Padang sebagai pilot project nasional menjadi sebuah kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan sistem penyaluran bantuan yang lebih modern dan tepat sasaran.

“Pendataan dan penyaluran bansos harus betul-betul tepat sasaran. Alhamdulillah kita dipilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota, tentu menjadi amanah dan tanggung jawab besar bagi Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan bansos ini,” ujar Fadly.

Baca juga: Pemko Padang Tanggung Biaya Kuliah ke China 60 Siswa Penerima Beasiswa Progul Padang Juara

Menurutnya, digitalisasi bansos merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem bantuan sosial yang lebih cepat, akurat, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ia menegaskan, validitas data menjadi faktor utama dalam keberhasilan program tersebut. Dengan basis data yang akurat, pemerintah dapat memastikan bantuan tersalurkan kepada penerima yang berhak sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam pendataan.

Pantau Kondisi Warga Secara Real Time

Fadly menjelaskan, sistem bansos berbasis digital nantinya memungkinkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time.

“Sistem bansos berbasis digital akan memudahkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time. Seperti contoh, warga yang sebelumnya tergolong mampu bisa sewaktu-waktu membutuhkan bantuan akibat bencana atau kondisi darurat lainnya,” katanya.

Kemampuan pemantauan secara langsung tersebut dinilai penting untuk mempercepat respons pemerintah terhadap warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi secara mendadak, termasuk korban bencana alam maupun keadaan darurat lainnya.

Program digitalisasi bansos juga akan terintegrasi dengan berbagai layanan digital pemerintah, mulai dari sistem pembayaran digital, administrasi pemerintahan, hingga aplikasi pelayanan masyarakat Padang Mobile.

Integrasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Padang dalam memperkuat transformasi digital dan mewujudkan konsep smart city di berbagai sektor pelayanan publik.

Baca juga: Isu Kuota Haji Sumbar 2026 Berkurang, Kakanwil Kemenag Sumbar Ungkap Fakta Formula Baru

Siapkan 1.700 Agen Pendamping

Untuk mendukung implementasi program, Pemko Padang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial.

Selain itu, sebanyak 1.700 agen pendamping disiapkan untuk mendukung proses pendataan dan pengawasan pelaksanaan program di lapangan.

Agen pendamping tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ketua RT/RW, hingga pengurus masjid dan musala.