Harga Beras di Padang Stabil Tapi Pedagang Cemas Solar Langka, Pengamat Sodorkan 3 Pilihan Pahit

Ringkasan Berita:

• Harga beras di Padang jelang Idul Adha 2026 masih bertahan normal.
• Pedagang mulai waspadai solar langka yang ganggu distribusi pangan.
• Stok beras di Pasar Raya Padang disebut masih aman saat panen raya.
• Harga minyak dunia naik, APBN dan subsidi energi ikut tertekan.
• Ekonom UNAND ungkap opsi pemerintah cegah dampak BBM ke masyarakat.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga sejumlah komoditas pangan di Kota Padang, Sumatra Barat, terpantau masih berada di angka aman. 

Salah seorang pedagang beras di Pasar Raya Kota Padang, Eri, mengungkapkan bahwa sejauh ini pergerakan harga dagangannya belum menunjukkan lonjakan yang berarti.

Meski demikian, para pedagang tetap menaruh kewaspadaan tinggi terhadap faktor-faktor eksternal yang bisa memicu kenaikan harga sewaktu-waktu. 

Menurut Eri, setidaknya ada dua faktor utama yang biasanya menjadi biang kerok melonjaknya harga beras di pasaran, yaitu kenaikan harga minyak solar atau merosotnya hasil produksi akibat petani gagal panen.

Eri membeberkan bahwa kondisi saat ini sebenarnya cukup riskan lantaran bahan bakar jenis solar mulai sulit didapatkan di SPBU. 

Baca juga: Sekolah Rakyat Rp200 Miliar Akan Dibangun di Tarok City Padang Pariaman

“Saat ini harga solar memang tidak naik, tetapi barangnya langka. Otomatis biaya pengangkutan barang dari daerah asal bisa tersendat," ujarnya saat ditemui, Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa solar tidak hanya dibutuhkan untuk truk logistik, melainkan juga untuk menggerakkan mesin penggilingan padi atau heller. 

Jika kelangkaan ini terus berlanjut dan memicu kenaikan harga solar di tingkat eceran, ia memprediksi harga beras serta produk pangan lainnya bakal ikut terkerek naik.

Untuk saat ini, Eri menjual beras jenis Sokan dengan harga Rp 18.000 per kilogram, sementara untuk jenis Bujang Merantau dibanderol Rp 17.500 per kilogram. 

Adapun untuk beras jenis IR 42, harganya berada di kisaran Rp 17.000 per gantang, di mana seluruh stok yang ia miliki merupakan hasil produksi murni dari petani lokal.

Baca juga: SICANTIK PKK Diluncurkan, JKA Dorong Penguatan Data PKK Terintegrasi

Senada dengan Eri, pedagang lain di Pasar Raya Padang, Rustamam, mengonfirmasi bahwa daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok ini masih berada di level normal. 

Ia menyebut belum ada lonjakan permintaan yang signifikan dari konsumen menjelang hari raya kurban.

Terkait isu pasokan, Rustamam menilai ketersediaan beras di tingkat pedagang sejauh ini masih aman dan melimpah. 

Hal ini dikarenakan sejumlah daerah sentra pertanian di sekitar Sumatra Barat sudah mulai memasuki musim panen raya, sehingga isu kelangkaan barang bisa diredam.

Di sisi lain, stabilitas harga pangan di tingkat daerah ini rupanya sedang dibayangi oleh awan mendung makroekonomi nasional yang kian mengkhawatirkan. 

Pemerintah pusat kini dilaporkan sedang pusing tujuh keliling akibat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin membengkak.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Mentawai Hari Ini, BMKG Prediksi Hujan Sedang hingga Lebat Siang Ini

Ketahanan Fiskal Indonesia Lagi Diuji

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (FEB UNAND), Prof. Syafruddin Karimi, mengonfirmasi bahwa ketahanan fiskal Indonesia saat ini sedang diuji di titik terendah. 

Tekanan berat ini bersumber dari lonjakan harga minyak mentah dunia yang bergerak liar melampaui prediksi pemerintah, ditambah merosotnya nilai tukar rupiah.

Prof. Syafruddin memaparkan adanya jurang pemisah yang sangat lebar antara asumsi APBN dengan realita pasar global saat ini.

Pemerintah awalnya mematok asumsi harga minyak di angka US$ 70 per barel, namun kenyataannya harga minyak jenis Brent sudah menyentuh US$ 110,70 dan WTI bertengger di kisaran US$ 103,71 per barel.

Artinya, harga emas hitam di pasar internasional tersebut sudah melambung hingga 53 persen sampai 58 persen dari kalkulasi awal anggaran negara.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga Revitalisasi Terminal LPG Belawan, Kejagung Turun Tangan Kawal Proyek

Situasi pelik ini otomatis mengacaukan seluruh perencanaan belanja subsidi energi yang telah diketok palu oleh pemerintah dan DPR.

Kondisi tersebut kian diperparah oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah hingga menyentuh level Rp 17.690 hingga Rp 17.700.

Angka ini menjadi salah satu posisi terlemah mata uang Garuda sepanjang satu tahun terakhir, yang berimplikasi langsung pada melonjaknya biaya impor energi serta logistik.

Meskipun Indonesia memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat seperti pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen dan cadangan devisa sebesar US$ 146,2 miliar.

Prof. Syafruddin mengingatkan bahwa indikator tersebut bukanlah cek kosong yang bisa dihambur-hamburkan begitu saja.

Baca juga: Bupati John Kenedy Azis Buka O2SN dan FLS3N SMP Padang Pariaman 2026

Jika pemerintah bersikeras mempertahankan subsidi energi tanpa melakukan perubahan kebijakan, ada risiko domino fatal yang siap mengintai keuangan negara.

Investor global bisa saja kehilangan kepercayaan, yang ditandai dengan tuntutan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang lebih tinggi karena menganggap pengeluaran subsidi kita sudah tidak realistis.

Guna mengatasi ancaman jebolnya APBN ini, pakar ekonomi UNAND tersebut memetakan tiga pilihan pahit yang bisa diambil oleh pengambil kebijakan. 

Opsi pertama adalah memperlebar defisit anggaran melampaui batas aman demi menahan agar harga BBM di masyarakat tidak naik, meski langkah ini berisiko menaikkan beban bunga utang negara.

Pilihan kedua yang tidak kalah ekstrem adalah memangkas anggaran belanja di sektor lain, yang berarti pemerintah harus rela mengorbankan proyek infrastruktur produktif, investasi publik, hingga dana bantuan sosial di berbagai daerah. 

Baca juga: Pemkab Dharmasraya Gelar Pasar Murah Besok, Beras SPHP 5 Kg Cuma Rp60 Ribu!

Sementara opsi ketiga adalah menaikkan harga BBM bersubsidi atau memperketat pembatasannya.

Langkah ketiga ini diakui paling sensitif karena dampaknya akan langsung memicu inflasi, mendongkrak ongkos transportasi, dan memukul daya beli masyarakat kecil seperti para pedagang di Pasar Raya Padang. Oleh karena itu, Prof. Syafruddin menyarankan agar pemerintah mengombinasikan ketiga opsi tersebut secara bijak.

Ia menegaskan, skema subsidi terbuka yang diterapkan saat ini sudah tidak sehat dan salah sasaran karena justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. 

Momentum krisis ini harus dimanfaatkan untuk merombak total skema bantuan, dari yang semula menyubsidi barang atau komoditas, diubah menjadi subsidi langsung kepada orang yang membutuhkan.

Sebagai penutup, ia mengingatkan agar proteksi terhadap kelompok rentan

seperti rumah tangga miskin, nelayan, petani, peternak, dan pelaku UMKM menjadi harga mati melalui penyaluran BLT yang cepat dan tepat sasaran. 

Reformasi subsidi ini harus diletakkan dalam bingkai penegakan keadilan sosial, bukan sekadar urusan utak-atik angka di atas kertas APBN. (*)