Langgam Sunyi di Batu Busuk: Ketika Harapan Terhimpit Bongkahan Batu

Ringkasan Berita:

• Bencana Batu Busuk Padang timbun sawah, warga kehilangan sumber penghasilan
• Lahan tertutup batu, petani tak bisa tanam meski sudah didata bantuan
• Warga butuh alat berat, pemulihan lahan belum tersentuh
• Ratusan petani terdampak, puluhan hektare sawah hilang terbawa arus
• Pemko siapkan dana dan program UMKM, hasilnya masih ditunggu

TRIBUN PADANG.COM, PADANG - Siang itu, Sabtu (14/3/2026), Syamsuardi berdiri di tepi lahan yang dulu merupakan tumpuan hidup keluarganya.

Matanya menatap nanar hamparan material sisa bencana yang kini menyerupai padang batu gersang di kawasan Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat.

Tak ada lagi hijau daun padi atau aroma tanah basah yang menjanjikan bulir-bulir gabah yang tersisa hanyalah sedimen lumpur yang mengeras dan bongkahan batu besar yang mustahil digeser hanya dengan kekuatan jemari.

Di atas lahan yang kini mati total itu, pemulihan ekonomi terasa berjalan di tempat. Bagi warga seperti Syamsuardi, pemandangan sawahnya yang tertimbun material sisa bencana adalah potret nyata lumpuhnya sumber penghidupan.

Tanpa bantuan alat berat untuk menyingkirkan batu-batu tersebut, mustahil bagi tangan manusia untuk kembali menyentuh tanah dan memulai masa tanam.

Baca juga: Jadwal Bioskop Padang Senin 20 April 2026: Ada Tiba-Tiba Setan hingga Project Hail Mary

"Ada sekitar dua hektar kebun durian yang terdampak, dan sawah yang biasanya menghasilkan 60 karung gabah sekarang tidak bisa dipanen lagi," ujar Syamsuardi dengan nada getir.

Syamsuardi melihat adanya ketimpangan prioritas dalam proses rehabilitasi. Sementara alat berat meraung-raung di sungai untuk normalisasi dan perbaikan jembatan, lahan-lahan pertanian warga dibiarkan terbengkalai.

“Pemerintah masih fokus membangun jembatan dan lainnya. Sementara kami, tidak ada yang bisa dikerjakan lagi. Pemuda di sini terpaksa mengambil batu dan pasir sungai hanya untuk menyambung hidup harian," terangnya.

Realitas pahit di lapangan menunjukkan bahwa bantuan administratif sering kali tidak sinkron dengan kebutuhan fisik lahan.

Murni, seorang warga yang kini menghuni Hunian Sementara (Huntara) Kapalo Koto, menceritakan bagaimana batas-batas antar-lahan sawahnya kini hilang tertimbun pasir tebal.

Baca juga: Kenaikan BBM Non Subsidi Picu Lonjakan Biaya Operasional, Apindo: Industri hingga Hotel Tertekan

Meski telah didata oleh Pemerintah Kota Padang untuk menerima bantuan sektor pertanian, Murni menyimpan keraguan besar.

 “Jika ada bantuan bibit, kami bukan menolak, tapi mau ditanam di mana? Lahan belum bisa diolah karena dipenuhi batu," tuturnya.

 Baginya, memberikan bibit sebelum membersihkan lahan adalah kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah.
Keresahan serupa dirasakan Yulizarni, warga Huntara Mandiri. Usaha pembuatan batu lado (cobek) yang menjadi tumpuan hidupnya hanyut tanpa sisa.

"Sudah didata, tapi tidak tahu apa hasilnya nanti. Belum ada pelatihan atau bantuan modal untuk memulai usaha baru. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana mata pencaharian ke depan," katanya.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kasi Trantibum) Kecamatan Pauh, Hendri Yoza, memaparkan data yang mengonfirmasi skala kerusakan lahan tersebut.

Baca juga: Harga Solar Industri Naik, Apindo Sumbar Sebut Pengusaha Hotel hingga Manufaktur Tercekik

Berdasarkan pendataan by name, terdapat ratusan pengelola lahan yang kini kehilangan sumber pendapatan utama mereka.

"Di Kapalo Koto tercatat ada 172 orang yang lahannya terdampak, sementara di Lambung Bukik mencapai 126 orang. Secara total se-kecamatan, ada 392 orang yang kehilangan produktivitas sawah dan kolam mereka," ujar Hendri, Senin (6/4/2026).

Kondisi di Lambung Bukik menjadi yang paling ekstrem karena banyak sawah yang tidak sekadar rusak, tetapi hanyut terbawa arus.

"Sedimen sisa banjir masih ada di sana. Lahan yang tidak rusak berat kami sarankan untuk ditanami komoditas lain seperti sayur atau jagung, jangan dibiarkan kosong," imbuhnya.

Namun, bagi lahan yang tertimbun sedimen tebal, saran diversifikasi tersebut sulit diterapkan tanpa normalisasi lahan terlebih dahulu.

Di tengah kebuntuan tersebut, Pemerintah Kota Padang mulai menjalankan program rehabilitasi menggunakan dana bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp 7,6 miliar.

Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, menjelaskan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk memperbaiki ratusan hektare sawah dengan sistem padat karya.

Baca juga: Harga Telur Ayam di Padang Stabil saat BBM Non-Subsidi Naik, Cabai Merah Justru Makin Mahal

"Anggaran yang sudah disupport menteri pertanian untuk Kota Padang yang sudah dialokasikan sekitar Rp 7,6 miliar. Uangnya ditransfer oleh Kementan ke rekening kelompok tani hingga bisa diperbaiki seperti semula," jelas Yoice, Selasa (31/3/2026).

Untuk lahan rusak sedang hingga berat di wilayah seperti Kuranji, dialokasikan Rp 15,5 juta per hektare guna pembersihan sedimen. Namun, Yoice mengakui adanya kendala besar untuk wilayah Pauh, khususnya lahan yang hilang total terbawa arus sungai.

"Sekitar 40 hektare sawah di wilayah tersebut hilang hanyut. Belum ada bantuan pasti dari menteri pertanian dan masih mencari solusi yang cocok untuk sawah hanyut," tambahnya.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi juga menyasar sektor non-pertanian.Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Fauzan Ibnovi saat ditemui di Padang, Kamis (9/4/2026), mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan terbaru, terdapat 660 pelaku UMKM yang terdampak langsung oleh bencana tersebut.

Kerusakan yang dialami bervariasi, mulai dari hilangnya tempat usaha hingga hancurnya alat-alat produksi utama yang selama ini digunakan untuk menyambung hidup.

"Total nilai kerugian fisik yang dialami 660 pelaku usaha ini mencapai Rp5,3 miliar. Kami menerjunkan petugas ke lapangan untuk mendata secara mendalam, dilengkapi dengan bukti foto dan rincian barang-barang yang hanyut atau rusak agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran," ujar Fauzan.

Baca juga: Harga Telur Ayam di Padang Stabil saat BBM Non-Subsidi Naik, Cabai Merah Justru Makin Mahal

Dalam mengklasifikasikan kerusakan, Dinas Koperasi dan UMKM merujuk pada barometer yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kategorisasi dibagi menjadi rusak ringan, sedang, dan berat untuk memastikan skala prioritas penanganan.

Fauzan menegaskan bahwa data yang dihimpun tidak berdiri sendiri. Pemerintah memastikan adanya sinkronisasi dengan data Rencana Kontinjensi (RKP3) milik BNPB guna menghindari terjadinya tumpang tindih pemberian bantuan.

Prinsip keadilan dan pemerataan menjadi komitmen utama pemerintah daerah.

"Jangan sampai ada satu orang yang menerima bantuan berkali-kali sementara yang lain tidak mendapatkan sama sekali. Sejauh ini, bantuan yang telah tersalurkan dari berbagai pihak, baik kampus maupun lembaga donor, berjalan lancar tanpa ada komplain berarti. Namun, kami tetap membuka mata terhadap pelaku usaha yang mungkin belum termonitor agar segera masuk ke dalam sistem pendataan," tambahnya.

Langkah pemulihan tidak sekadar berhenti pada pemberian bantuan fisik atau modal. Melalui koordinasi dengan Kementerian terkait, kini hadir program "Klinik UMKM Minang Bangkit".

Baca juga: Jelang Idul Adha, Pemko Padang Periksa Puluhan Kandang dan Latih Panitia Kurban

Inisiatif ini dirancang sebagai command center sekaligus service center yang mengintegrasikan pendampingan usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Program pemulihan ini dirancang melalui tiga fase krusial:

Pemulihan Mental: Melalui trauma healing bagi pelaku usaha agar memiliki resiliensi psikologis pascabencana.
Pemulihan Usaha: Pemberian pelatihan teknis, konsultasi manajemen, hingga fasilitasi perizinan.

Penguatan dan Pertumbuhan: Dukungan pemasaran digital dan memasukkan produk lokal ke dalam E-Katalog pemerintah agar akses pasar semakin terbuka lebar.

Klinik ini diharapkan menjadi ruang konsultasi bagi pelaku usaha di Kota Padang, khususnya di Kecamatan Pauh, Kuranji, Nanggalo, dan Lubuk Minturun yang menjadi wilayah terdampak paling parah. Sinergi dengan perbankan, lembaga non-bank, hingga jaringan perantau Minang terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Fauzan menyadari bahwa memulihkan ekonomi pascabencana bukan sekadar memindahkan lokasi berjualan.
Karakteristik pelaku usaha kecil di Padang menunjukkan daya tahan yang luar biasa; mereka seringkali tetap berupaya berjualan meski dalam kondisi darurat. Namun, intervensi pemerintah harus dilakukan secara hati-hati tanpa mengabaikan aspek sosiologis.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Padang Hari Ini: Sore Hujan Ringan Saat Laga Semen Padang FC vs Persijap

"Konversi kehidupan masyarakat tidak mudah. Kita tidak bisa tiba-tiba menyuruh seorang petani menjadi nelayan hanya karena situasi berubah. Pendekatan kita harus tetap berbasis pada keahlian dan kebiasaan mereka sebelumnya, namun dengan penguatan infrastruktur dan modal yang lebih baik," jelasnya.

Saat ini, Pemerintah Kota Padang di bawah arahan Wali Kota juga tengah mengkaji pemberian bantuan stimulan dalam bentuk modal awal tunai. Bantuan ini diharapkan menjadi pelumas bagi mesin ekonomi warga yang sempat macet akibat bencana.

Dengan integrasi antara bantuan modal, pendampingan mental, dan akses pasar digital, UMKM di Kota Padang diharapkan tidak sekadar kembali berdiri, namun mampu melompat lebih jauh menuju kemandirian ekonomi. (*)