Sengketa Pilkada

Termasuk Pasaman dan Pasaman Barat, Simak Daftar 40 Sengketa Pilkada Lanjut ke Pembuktian di MK

Penulis: Rahmadisuardi
Editor: Rahmadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

SIDANG MK - Majelis Hakim Konstitusi mengucapkan ketetapan dan putusan dismissal terhadap puluhan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa (4/2/2025). MK juga memutuskan tidak menerima sejumlah permohonan sengketa Pilkada 2024 di Sumatera Barat sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Sengketa Pemilihan Bupati

1. Bupati Tasikmalaya (132/PHPU.BUP-XXIII/2025)


2. Bupati Magetan (30/PHPU.BUP-XXIII/2025)


3. Bupati Pesawaran (20/PHPU.BUP-XXIII/2025)


4. Bupati Mimika (272/PHPU.BUP-XXIII/2025)


5. Bupati Aceh Timur (44/PHPU.BUP-XXIII/2025)


6. Bupati Bangka Barat (99/PHPU.BUP-XXIII/2025)


7. Bupati Pasaman (02/PHPU.BUP-XXIII/2025)


8. Bupati Lamandau (96/PHPU.BUP-XXIII/2025)


9. Bupati Gorontalo Utara (55/PHPU.BUP-XXIII/2025)


10. Bupati Pasaman Barat (43/PHPU.BUP-XXIII/2025)


11. Bupati Bengkulu Selatan (68/PHPU.BUP-XXIII/2025)


12. Bupati Empat Lawang (24/PHPU.BUP-XXIII/2025)


13. Bupati Banggai (171/PHPU.BUP-XXIII/2025)


14. Bupati Bungo (173/PHPU.BUP-XXIII/2025)

Halaman
123

Berita Terkini