Baca tanpa iklan
Laporan Reporter TribunPadang.com, Muhammad Fuadi Zikri
TRIBUNPADANG.COM, BUKITTINGGI - Seusai berunjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, para mahasiswa mendapatkan takjil dari polisi, Senin (11/4/2022).
Takjil ini diberikan oleh Kepolisian Resor (Polres) Bukittinggi lantaran saat ini tengah berada pada bulan suci Ramadhan.
Selain itu, takjil ini diberikan juga sebagai apresiasi kepada mahasiswa yang telah berunjuk rasa dengan damai.
Baca juga: Kronologi Penyebab Ricuhnya Aksi Demo, Massa di Kantor DPRD Sumbar Versi Polisi
Baca juga: 4 Tuntutan Mahasiswa Diterima DPRD Kota Bukittinggi, Benny Yusrial: Siap Teruskan ke Pimpinan DPR RI
Kapolres Bukittinggi, AKBP Dody Prawiranegara mengatakan, ada sekitar 500 takjil berupa kolak diberikan pihaknya kepada massa aksi.
"Takjil ini ada yang diterima langsung oleh mahasiswa dan nanti ada juga yang kami antarkan ke titik kumpul mereka," ujarnya sesuai massa membubarkan diri.
Baca juga: Puluhan Mahasiswa Unjuk Rasa di Depan Balai Kota Pariaman, Massa Sampaikan Tuntutan Sebelum Bubar
Baca juga: BEM UNP Gabung Aliansi BEM SB Demo 11 April ke DPRD Sumbar, Presma Imam Wahyudi: Gerak Setelah Zuhur
Dody mengungkapkan, aksi unjuk rasa yang digelar oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bukittinggi dan sekitarnya berjalan damai.
Semua tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa pun diterima oleh DPRD Kota Bukittinggi yang menjadi target unjuk rasa.
"Unjuk rasa tadi berjalan sekitar satu setengah jam dari pukul 14.30 WIB hingga 16.00 WIB, dan semuanya berjalan kondusif," tuturnya.
Baca juga: Ikut Demo 11 April di Padang, Ribuan Mahasiswa Sudah Padati Sekitar Gedung DPRD Sumbar
Baca juga: Kapolresta Padang Perkirakan Ada Seribu Peserta Aksi Demo 11 April dari 6 Perguruan Tinggi di Sumbar
Sebelumya diberitakan, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Kota Bukittinggi.
Terdapat empat tuntutan massa, yaitu terkait kenaikan BBM dan minyak goreng, penolakan ibu kota negara baru (IKN) dan menuntut pemulihan ekonomi nasional. (*)