Baca tanpa iklan
Pertama, telah dilakukan pemeriksaan untuk yang pertama tentang kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada Pemprov Sumbar, Kota Padang, dan Kabupaten Solok Selatan," kata Novemris.
Kedua, pemeriksaan kinerja atas upaya Pemda dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal pada Pemko Payakumbuh dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Ketiga, pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah tahun anggaran 2019 sampai dengan semester I 2021 pada Pemko Bukittinggi dan Kabupaten Pasaman.
Keempat, pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembangunan infrastruktur gedung atau bangunan dan jalan atau jembatan tahun anggaran 2020 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Kelima, pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun anggaran 2020 dan semester I 2021 Pemprov Sumbar.
Ali Thoyibi selaku KSA BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat II, mengatakan ada tujuh kepatuhan atau PDTT (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).
Pertama, PDTT pada KPU Provinsi Sumbar.
Kedua, pada Bawaslu Provinsi Sumbar.
Ketiga, pengelolaan program perlinsos melalui BLT-DD (bantuan langsung tunai - dana desa) pada Pemkab Sijunjung.
Keempat, pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2021 pada Pemprov Sumbar.
Kelima, pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2021 pada Kabupaten Tanah Datar.
Keenam, pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2021 pada Kota Sawahlunto.
Ketujuh, pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2021 pada Kota Padang.(TRIBUNPADANG.COM/REZI AZWAR)