Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Baru-baru ini Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) dihebohkan dengan permasalahan proyek fisik di Sumbar yang dikuasai orang dekatnya Gubernur Mahyeldi atau Ring 1.
Tudingan itu disampaikan Anggota DPRD Sumbar fraksi Demokrat Nofrizon beberapa waktu lalu saat rapat paripurna.
Gubernur Sumbar Mahyeldi membantah tudingan tersebut.
Baca juga: Proyek Fisik OPD di Sumbar Diduga Dikuasai Ring 1, Gubernur Mahyeldi : Jika Ada Bukti, Silakan Lapor
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Ungkap, Masih Ada Proyek di Sumbar yang Terhenti, Diduga Kontraktor Kehabisan Dana
Ia menegaskan tidak ada satupun yang berurusan dengan OPD di lingkungan Pemprov yang membawa nama dirinya.
"Kalau ada yang membawa nama saya, tidak usah layani."
"Berkali kali saya sampaikan, tidak ada satupun orang yang saya tugaskan untuk mengurus proyek proyek, datang ke bapak ibu semuanya, dan mengatasnamakan saya," tegas Mahyeldi saat apel perdana di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (3/1/2022).
Gubernur Mahyeldi mengaku tidak tahu apapun mengenai bagaimana pengadaan itu dan segala macamnya.
Namun menurutnya, apapun proyek-proyek yang ada di Sumbar tidak boleh melanggar aturan.
Ikuti aturan yang ada.
"Adapula yang mengatasnamakan anak saya, segala macamnya. Saya berhentikan saja, saya pikir. Ada yang datang kepada anak istri saya, tidak ada urusannya saya kira, ini urusan saya."
"Ada yang mau pindah, minta tolong ini dan itu pada istri saya, tidak ada urusannya dengan anak istri saya."
"Karena itu, saya tegaskan, semua harus sesuai aturan dan kemudian berjalan sesuai aturan, dan tidak ada yang mengatasnamakan saya," ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi juga mendengar ada namanya, Ring 1, Ring 1 1/2, ring 1/2, ia menegaskan itu tidak ada sama sekali.
Menurutnya, semuanya mengikuti aturan yang berlaku.
Kemudian urusan yang dilakukan, kepala OPD yang menyiapkan perencanaan.
"Kalau ada Pokir segala macamnya lengkapi sesuai perencanaan. Ada yang tidak selesai. Makanya, OPD terkait yang menjelaskan. Ikuti aturan itu," ujar Mahyeldi.
Sekali lagi Mahyeldi menegaskan, kalau ada proyek yang mengatasnamakan dirinya, itu tidak benar.
Ia meminta OPD terkait tidak usah melayani, kalau melanggar aturan.
Semuanya harus mengikuti aturan.
Aturan itu harus ditegakkan kepada siapapun.
Ia berharap kepada OPD melakukan evaluasi.
Jika ada proyek yang mengatasnamakan dirinya, tidak usah dilayani. Kalau mau layani, layani sesuai aturan.
"Tidak pernah saya tugaskan secara khusus untuk hal-hal yang seperti itu. Jangan pula ada yang datang, tim sukses, tim lainnya."
"Saya hanya bentuk satu tim, yakni Tim Percepatan Sumbar Madani, tugasnya menjaga visi misi yang sudah tuangkan agar berjalan dan terlaksana," tutup Mahyeldi. (*)