Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pemerintah resmi melarang mudik 2021.
Larangan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat mulai ASN, TNI/Polri, karyawan BUMN dan karyawan swasta.
Gubernur Sumbar Mahyeldi, menyatakan pihaknya akan sejalan dengan keputusan pemerintah pusat terkait larangan mudik lebaran.
Baca juga: Perwakilan Bus ALS Padang Tanggapi Larangan Mudik Lebaran, Ismail: Kami Pengusaha Menolak
Baca juga: Pengelola PO MPM Tanggapi Larangan Mudik Lebaran, Digna: Kami Jalankan Sesuai Prosedur
Baca juga: Soal Pemerintah Larang Mudik Lebaran Tahun 2021, Dampaknya Bikin Pengusaha Transportasi Menangis
Pemprov Sumbar tidak akan membuat aturan yang bertentangan.
"Kalau pusat memerintahkan, tentu daerah melaksanakan. Saya sebagai Gubernur perpanjangan tangan dari pusat," kata Mahyeldi, Selasa (30/3/2021).
Di samping itu, Mahyeldi mengungkapkan Pemprov Sumbar juga tidak akan melakukan penyekatan di pintu masuk menuju Sumbar ketika larangan mudik 2021 sudah diberlakukan.
Menurutnya, penyekatan itu butuh biaya.
"Nanti akan kita lihat dan evaluasi. Barangkali mungkin kita tidak akan melakukan itu. Karena itu butuh biaya, sementara kemampuan fiskal kita terbatas. Untuk tahun 2021, kemampuan fiskal itu lebih kurang 1,1 triliun," ungkap Mahyeldi.
Dia juga menegaskan, untuk melakukan penyekatan, tentu akan menggerus APBD Sumbar.
"Nanti kita lihat pedoman dari pusat. Yang jelas, ramadan berjalan, baru kita pikirkan mudik," tegas Mahyeldi. (
Keluhan Pengusaha Bus
Kepala Perwakilan Po Antar Lintas Sumatera (ALS) Kota Padang, Ismail Nasution mengaku pihaknya secara terang-terangan menolak pelarangan mudik lebaran Tahun 2021.
Menurutnya, penolakan tersebut dikarenakan wabah atau pandemi Ccovid-19 di Sumatera Barat atau Sumbar sudah melandai.
"Kalau kami pengusaha menolak, karena angkutan umum bisa mati, karena tidak berjalan," kata Ismail Nasution, Senin (29/3/2021).
Menurutnya, saat ini kasus covid-19 di Sumbar sudah melandai, bukan lagi termasuk zona merah.
Ismail Nasution berharap tidak ada pelarangan mudik untuk daerah- daerah yang tidak termasuk zona merah penyebaran covid-19.
"Pemerintah harus mikir juga, bagaimana pelarangan untuk daerah zona hijau, zona kuning dan zona merah," kata Ismail.
Ismail mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah selama memberikan kebaikan untuk pengusaha transporasi juga.
"Bagaimana nantinya, kita ALS Padang ngikut prosedur pusatnya yang ada di Medan," ungkapnya.
Menurutnya, lebaran tahun lalu pelarangan mudik lebaran berdampak pada tidak beroperasinya bus ALS.
Sementara, setiap harinya ada enam unit bus yang beroperasi, yakni tiga keluar dan tiga masuk.
Pelarang mudik dikhawatirkannya, nantinya armada PO ALS malahan bisa tidak beroperasi.
sejauh ini menurutnya, jelang Ramadhan, belum ada peningkatan penumpang menggunakan PO ALS.
"Saat ini penumpang masih normal, seperti biasa, belum ada lonjakan penumpang baik pergi maupun pulang," ungkapnya.
Ia menambahkan, setiap hari ada tiga bus yang masuk dan keluar dengan kapasitas bus ALS bervariasi sesuai dengan kelasnya.
Adapun kelas ekonomi berkapasitas 46 kursi, kelas pre eksekutif 21 kursi dan kelas eksekutif 36 kursi.
"Yakni, dengan ongkos yang berbeda juga, kelas ekonomi ongkosnya Rp 160 Ribu. Kelas pre eksekutif ongkornya Rp 290 Ribu dan kelas eksekutif Rp 215 Ribu," paparnya.
Pengurus PO Naikilah Perusahaan Minang (NPM) Sumbar, Hariado menyayangkan pelarangan mudik lebaran tersebut.
"Kalau kita minta jangan dilarang dong, karena kita sebagai pengusaha angkutan menantikan dan butuh arus mudik lebaran ini," kata Hariado, Jumat (26/3/2021).
Hariado mengatakan, pelarangan mudik lebaran sangat berdampak pada penurunan pendapatan NPM.
Baca juga: Pemudik yang Lolos Masuk Sumbar Diminta Tak Merantau Lagi, Gubernur: Banyak Peluang di Kampung
Baca juga: Viral Video Ratusan Mobil Pemudik dari Arah Riau Terobos Posko Cek Poin di Kamang Baru Sijunjung
Baca juga: Bus AKAP Kembali Beroperasi, Gubernur Irwan Prayitno: Kalau Pulang Mudik, Tetap tidak Boleh
Pelarangan mudik tahun 2020 saja, pendapatan NPM menurun drastis.
"Kalau tahun 2020 kemarin, penurunannya drastislah, pendapatan hanya 30 persen karena pelarangan ini," ungkapnya.
Menurutnya, pengusaha transportasi sangat menantikan mudik lebaran tahun ini untuk menggeliatkan usaha transportasi.
Baca juga: Mudik Dilarang, Mulyadi Minta Pengawasan Jalur Mudik Tetap Diperketat
Baca juga: Hari Raya Makin Dekat, Mulyadi Minta Aturan Mudik Diperketat
Baca juga: VIDEO Lagu Ojo Mudik Didi Kempot Dilengkapi Chord Kunci Gitar, Jaga Jarak Cuci Tangan Pakai Masker
Dikatakannya, saat ini juga sudah ada vaksin Covid-19, Hariadi mempertanyakan kenapa masih dilakukan pelarangan.
"Apa dong gunanya vaksin Covid-19, jika belum bisa dirasakan oleh rakyatnya. Apa gunanya vaksin, kalau masih dilarang mudik," ungkapnya.
Menurutnya, seharusnya pemerintah membolehkan saja mudik tahun 2021 ini sebab sebagian masyarakat juga sudah menerima vaksin.
Sementara pengurus PO Naikilah Perusahaan Minang (NPM) Sumbar, Hariado menyayangkan pelarangan mudik lebaran tersebut.
"Kalau kita minta jangan dilarang dong, karena kita sebagai pengusaha angkutan menantikan dan butuh arus mudik lebaran ini," kata Hariado, Jumat (26/3/2021).
Hariado mengatakan, pelarangan mudik lebaran sangat berdampak pada penurunan pendapatan NPM.
Baca juga: Pemudik yang Lolos Masuk Sumbar Diminta Tak Merantau Lagi, Gubernur: Banyak Peluang di Kampung
Baca juga: Viral Video Ratusan Mobil Pemudik dari Arah Riau Terobos Posko Cek Poin di Kamang Baru Sijunjung
Baca juga: Bus AKAP Kembali Beroperasi, Gubernur Irwan Prayitno: Kalau Pulang Mudik, Tetap tidak Boleh
Pelarangan mudik tahun 2020 saja, pendapatan NPM menurun drastis.
"Kalau tahun 2020 kemarin, penurunannya drastislah, pendapatan hanya 30 persen karena pelarangan ini," ungkapnya.
Menurutnya, pengusaha transportasi sangat menantikan mudik lebaran tahun ini untuk menggeliatkan usaha transportasi.
Baca juga: Mudik Dilarang, Mulyadi Minta Pengawasan Jalur Mudik Tetap Diperketat
Baca juga: Hari Raya Makin Dekat, Mulyadi Minta Aturan Mudik Diperketat
Baca juga: VIDEO Lagu Ojo Mudik Didi Kempot Dilengkapi Chord Kunci Gitar, Jaga Jarak Cuci Tangan Pakai Masker
Dikatakannya, saat ini juga sudah ada vaksin Covid-19, Hariadi mempertanyakan kenapa masih dilakukan pelarangan.
"Apa dong gunanya vaksin Covid-19, jika belum bisa dirasakan oleh rakyatnya. Apa gunanya vaksin, kalau masih dilarang mudik," ungkapnya.
Menurutnya, seharusnya pemerintah membolehkan saja mudik tahun 2021 ini sebab sebagian masyarakat juga sudah menerima vaksin. (*)