DPD Demokrat Sumbar Tolak Keras KLB di Sumut, Masih Akui AHY sebagai Ketua Umum

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Saridal Maijar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Demokrat Sumbar, HM Nurnas.

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sumatera Barat (Sumbar) menolak adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Sumatra Utara (Sumut).

DPD Sumbar masih mengakui kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Baca juga: Popularitas Demokrat Melejit, Tomi Sebut Posisi AHY Melejit Lampaui Tokoh-tokoh Lainnya

"Semua kader menolak sangat keras terhadap KLB itu."

"Karena KLB yang dilakukan oleh mantan-mantan, boleh dikatakan ilegal karena tidak sesuai dengan ADRT," ujar Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Demokrat Sumbar, HM Nurnas kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).

Nurnas menyebut, seluruh jajaran mulai tingkat DPC di 19 kabupaten dan kota sudah membuat surat pernyataan.

Surat itu berisikan pernyataan sikap bahwa tetap berada utuh memberikan dukungan penuh kepada Ketum AHY.

Baca juga: Mesut Oezil Alami Nasib Tak Mujur di Fenerbahce, Gagal Cetak Gol dan Didera Cedera Ligamen

"Hal itu sesuai hasil kongres kelima," sambung Nurnas.

Nurnas mengatakan, DPD Demokrat Sumbar akan tetap memantau dan membaca pergerakan pasca KLB berlangsung.

Akan tetapi ditegaskannya, seluruh kader di Sumbar tetap solid berada satu komando.

"Sumbar dikomandoi oleh Ketua Pak Mulyadi, kami tetap satu komando (bersama Pak AHY)," tambah Nurnas.

Selain itu, Nurnas juga menyebut DPD Demokrat Sumbar juga tidak mengakui Moeldoko sebagai Ketua Umum baru versi KLB.

Baca juga: Anak Hanyut di Pantai Puruih, Kapolsek Padang Barat Sebut Korban Berumur Sekitar 10 Tahun-an

Ketua Umum Demokrat tetap AHY yang dipilih secara aklamasi dan dihadiri utuh seluruh DPD dan DPC se-Indonesia selaku pemegang hak suara.

"Karena Sumbar, murni seluruh ketua DPC pemegang hak suara, DPD pemegang hak suara, tidak ikut serta dan tidak pernah mau di dalam merusak itu."

"Kemudian, kami sudah beberapa hari menyampaikan sikap ke DPP dan fraksi sudah melakukan itu, kita tetap di barisan satu komando," imbuh Nurnas. (*)

Berita Terkini