Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wali Kota Padang sekaligus Calon Gubernur Sumbar Mahyeldi melakukan pencoblosan di TPS 007, Parupuk Tabing, Koto Tangah, Kota Padang, Sumbar, Rabu (9/12/2020).
Dia datang didampingi istrinya, Harneli Bahar.
Mahyeldi mendapat nomor antrian ke 43, sedangkan istrinya nomor 44.
Tak sampai 10 menit, Mahyeldi beserta istri menyelesaikan pencoblosan sekitar pukul 07.26 WIB.
Baca juga: Calon Gubernur Sumbar Mahyeldi Nyoblos Bersama Istri, Anak dan Menantu
Baca juga: Berikut Aturan Baru di TPS saat Pilkada 2020, Kehadiran Pemilih ke TPS Diatur Jamnya
Pantauan TribunPadang.com, sebelum keduanya datang persiapan panitia pemungutan suara hingga pengamanan sudah mulai dilakukan sejak pagi.
Berbagai persiapan juga tampak dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Mereka tampak menyiapkan berbagai hal mulai dari memasang tulisan untuk tempat saksi dan pemilih hingga menyiapkan berkas-berkas untuk kebutuhan pencoblosan.
Beberapa pemilih juga mulai tampak mendatangi TPS.
"Alhamdulillah luar biasa dan sangat rapi ya. Ditandai saya sendiri sampai sekarang ini pakai sarung tangan, diukur suhu, cuci tangan dan kemudian tempat duduk dijaga jarak dan juga bimbingan petugas," puji Mahyeldi usai pencoblosan.
Baca juga: Berikut Aturan Baru di TPS saat Pilkada 2020, Kehadiran Pemilih ke TPS Diatur Jamnya
Baca juga: Deretan Foto TPS Unik di Limau Manis Selatan Padang, Lihat Helm yang Dipakai Petugas Linmas
Menurut dia, hal itu menjadikan perhatian semua pihak sehingga apa yang dikhawatirkan banyak orang jangan sampai menjadi klaster Pilkada covid-19.
Terkait partisipasi pemilih, Mahyeldi berharap lebih maksimal meski diprediksi ada penurunan dibandingkan dengan Pileg dan Pilpres.
Hal itu karena Pilkada 2020 dilaksanakan di masa pandemi covid-19, karena memang masyarakat dihantui dengan itu.
"Kemudian sosialisasi pasangan calon pun di lapangan juga kurang maksimal. Petugas Dari KPU sendiri saya kira juga kurang maksimal, ditambah lagi dari Panwaslu sangat ketat sekali," jelas Mahyeldi.
Kata Mahyeldi, hal itulah yang menjadi hambatan dalam Pilkada serentak.
Di antaranya sosialisasi dari calon terbatas, begitu juga dengan KPU sebagai penyelenggara. (*)