Soal Penyebab Banjir Jakarta, Anies Baswedan Beda Pendapat dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
TRIBUNPADANG.COM - Bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah Jakarta salah satunya disebabkan oleh adanya kiriman air dari daerah yang lebih tinggi.
Salah satunya adalah kiriman air yang datang dari Bogor.
Dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV, menyoal mengenai air kiriman dari Bogor tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Menurut Basuki, dari 33 km aliran sungai hanya 16 km yang dinormalisasi.
• Armada dari BMW Dikerahkan untuk Jemput Mobil Hanyut Akibat Banjir
16 km jalur tersebut, Basuki mengatakan bebas banjir.
"Mohon maaf, Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km," kata Basuki di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu
"Di 16 km itu kita lihat Insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang (air)," ujarnya.
Yang disampaikan Basuki tersebut, sisa panjang sungai sepanjang 17 km tersebut juga harus dinormalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
• Diajak Mengungsi Malah Ngamuk, Warga Banten Ini Ditemukan Tewas saat Banjir Melanda
Di kesempatan yang sama, pendapat dan keterangan Menteri PUPR kemudian disanggah oleh Anies.
Menurut Anies, air kiriman dari hulu (Bogor) mesti diatasi dengan penampungan air sebelum mengalir ke Jakarta.
Seberapapun usaha normalisasi yang dilakukan di daerah pesisir sungai, jika di daerah hulu tidak ada bentuk pengendalian, maka Jakarta tetap akan banjir.
"Mohon maaf pak Menteri, saya harus berpandangan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di daerah pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," ucap Anies.
• Banjir Jabodetabek Akibatkan 16 Orang Meninggal Akibat Hipotermia,Tenggelam dan Tersengat Listrik
Anies mencontohkan, pada bulan Maret di daerah pesisir kali Ciliwung tetap terkena banjir meski daerah pesisir sudah di normalisasi.
"Dan kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim," ujar Anies.
"Kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir," imbuhnya.
Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat tujuh kelurahan dari empat kecamatan di Jakarta dilaporkan terendam banjir.
• Jakarta Banjir, Media Sosial Dihebohkan dengan Video Mobil BMW Hanyut Terbawa Arus
Ketujuh kelurahan itu tersebar di Jakarta Pusat, Selatan, Utara dan mayoritas Jakarta Timur.
Ketujuhnya adalah Kelurahan Makasar, Kelurahan Pinang Ranti, Halim Perdana Kusuma, Kampung Melayu, Rorotan, Rawa Buaya, dan Manggarai Selatan.
Intruksi Presiden Jokowi
Dalam menanggapi bencana banjir di wilayah Jabodetabek, Jokowi menekankan tiga tindakan cepat yang harus dilakukan.
Menurut Jokowi, keselamatan warga merupakan hal nomor satu yang harus didahulukan.
Dalam upaya penyelamatan warga yang terdampak banjir, pemerintah telah memerintahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BNPB, serta SAR.
Jokowi menegaskan ketiga elemen tersebut harus bekerjasama dalam upaya memberi rasa aman dan keselamatan bagi warga yang terdampak banjir.
"Pertama dan paling penting ini adalah yang berkaitan dengan keselamatan warga, dinomorsatukan, jadi BNPB, pemerintah provinsi, SAR, semuanya harus bergerak bersama-sama untuk memberikan rasa aman, keselamatan bagi warga yang terkena banjir," tegas Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi meminta supaya fasilitas-fasilitas umum di Jakarta dan sekitarnya agar segera dinormalisasi.
Hal ini menyusul dengan banyaknya sejumlah tempat fasilitas publik yang terdampak bencana banjir.
Seperti Bandara Halim Perdanakusuma, sejumlah ruas rel kereta api, dan beberapa titik tol.
"Kedua yang berkaitan dengan normalisasi untuk fasilitas-fasilitas umum, karena ini sudah masuk di Jakarta, masuk ke Halim, beberapa sudah masuk ke tol Cikampek, kemudian di beberapa obyek vital, saya kira ini segera untuk dinormalisasi, sehingga fungsi-fungsi itu kembali menjadi normal," imbuh Jokowi
Yang terakhir, Jokowi menyebut pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus bekerja sama dalam menangulangi banjir yang terjadi.
"Dan yang ketiga, yang terpenting juga pemerintah pusat, pemerintah provinsi harus bekerja bersama-sama dalam menanggulangi ini (bencana banjir)," ujarnya.
(Tribunnews.com/Muhammad Nur Wahid Rizqy)
Artikel ini telah tayang di Tribunpalu.com dengan judul Beda Pendapat Anies Baswedan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Soal Penyebab Banjir di Jakarta, https://palu.tribunnews.com/2020/01/02/beda-pendapat-anies-baswedan-dan-menteri-pupr-basuki-hadimuljono-soal-penyebab-banjir-di-jakarta?page=all