Baca tanpa iklan
TRIBUNPADANG.COM - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak tak setuju dengan penggunaan diksi rekonsiliasi.
Menurutnya, pertemuan Prabowo dan Jokowi serta lobi politik di antara kedua kubu setelah Pilpres adalah sebuah peristiwa politik yang biasa.
• Pengamat Nilai Keputusan MK Percepat Pembacaan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2019 Langkah Tepat
• Juru Bicara MK Ingatkan Jangan Sampai Aksi Unjuk Rasa Halangi Sidang Putusan
“Saya keberatan dengan penggunaan diksi rekonsiliasi, karena Pilpres ini kompetisi biasa, yang kalah kalau mau jadi oposisi bisa, mau gabung dengan yang berkuasa tidak masalah. Tidak ada konflik di situ sehingga tak bisa disebut rekonsiliasi,” ungkap Dahnil di Posko BPN, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (26/6/2019).
Dahnil menegaskan jika ada rekonsiliasi pun seharusnya yang melakukannya adalah pemerintah kepada rakyatnya.
• Ada 6 Stadion yang Disiapkan PSSI untuk Venue Piala Dunia U-20 2021, Lima Stadion Terletak di Jabar
• SEDANG BERLANGSUNG PSM Makassar vs Becamex Binh Duong Piala AFC 2019, Live di RCTI
“Terutama dari pemerintah kepada rakyat yang merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah. Dan juga rekonsiliasi atas narasi yang menyakiti rakyat misal menuduh yang tidak sejalan dengan pemerintah sebagai anti-Pancasila, radikalis, Islam garis keras, dan sebagainya, di dalam pihak yang dituduh itu tertanam kebencian dan permusuhan,” ungkapnya.
Oleh karena itu Dahnil mengatakan pemerintah seharusnya melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat setelah penyelenggaraan Pemilu 2019.
• Prof Yuliandri Dilantik sebagai Rektor Unand pada November 2019, Ini Harapan Kemenristekdikti
• Kasus Pemasuan Ijazah, Komar Sang Pelawak Era 1990-an Ditahan Polisi, Sebelumya Pernah Minta Maaf
“Menurut saya ada dendam politik yang sedang berlangsung dan itu berbahaya,” pungkasnya.
Pihak BPN sendiri mengatakan Prabowo akan membicarakan rencana pertemuan dengan Jokowi bersama partai Koalisi Indonesia Adil Makmur usai pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi.
Ada Kelompok Tak Ingin Jokowi dan Prabowo Rekonsiliasi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mensinyalir ada kelompok yang tak bisa menerima terwujudnya rekonsiliasi antara Joko Widodo atau Jokowi dengan Prabowo Subianto.
"Kami mensinyalir ya, ada bahwa proses menuju rekonsiliasi berjalan dengan baik. Tapi ada kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima itu," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Rabu (26/6/2019).
Selain itu Moeldoko mengatakan, kelompok-kelompok ini tetap ngotot ingin turun ke jalan saat sidang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019) besok.
Padahal, baik kubu Jokowi dan Prabowo sudah mengimbau para pendukungnya untuk tidak turun ke jalan.
• Terpilih sebagai Rektor Unand Periode 2019-2023, Prof Yuliandri Punya 2 Traget yang Ingin Dicapai
• Penerimaan Peserta Didik Baru Offline di SMK Negeri 5 Padang Belum Temui Kendala
Menurut Moeldoko, kelompok tersebut memang memiliki agenda dan kepentingan lain.
"Kami sudah tahu itu, siapa-siapa sudah tahu. Kelompok mana saja sudah kami petakan. Mapping semuanya," kata mantan Panglima TNI ini.