AJI Padang dan INTERES Bahas Ancaman Serangan Digital, Aktivis Sumbar Semakin Rentan Jadi Sasaran

Kegiatan ini membahas meningkatnya serangan digital terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil di Sumatera Barat.

Editor: Rahmadi
AJI Padang
NONTON BARENG - Suasana Nonton Bareng dan Diskusi Publik tentang ancaman serangan digital di Kantor AJI Padang, Selasa (19/8/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk membuka ruang dialog terkait meningkatnya ancaman digital terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil. 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang bersama INTERES menggelar Nonton Bareng dan Diskusi Publik bertajuk “Tetap Kritis dalam Ancaman Serangan Digital” di Kantor AJI Padang, Selasa (19/8).

Kegiatan ini membahas meningkatnya serangan digital terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil di Sumatera Barat.

Acara diawali dengan pemutaran film dokumenter yang menggambarkan pengalaman serangan digital terhadap dua aktivis, Feri Amsari dan Sarah Azmi, serta organisasi masyarakat sipil LBH Padang. Film tersebut diproduseri oleh Aidil Ichlas, jurnalis dan pendiri INTERES.

Aidil menjelaskan, serial konten edukatif “Tetap Kritis dalam Ancaman Serangan Digital” yang telah tayang di kanal YouTube INTERES, merangkum berbagai bentuk serangan, pengalaman para korban, serta strategi mitigasi dan penanganannya. 

“Kami ingin tayangan ini tidak hanya menjadi dokumentasi, tetapi juga ruang belajar bersama untuk memperkuat keamanan digital aktivis dan masyarakat sipil. Dari diskusi ini kami berharap lahir jaringan pengaman digital yang dapat menjadi rujukan ketika terjadi serangan,” ujarnya.

Baca juga: Jay Idzes Berpeluang Setim Nemanja Matic, Sassuolo Potensi Datangkan Pemain Kaliber Top

Aktivis dan Organisasi Masyarakat Sipil Kerap Jadi Target Serangan Digital

Dalam diskusi tersebut, Calvin N Permana, Divisi Kampanye LBH Padang mengungkapkan, serangan digital kerap datang saat isu-isu advokasi mendapat sorotan publik. Salah satunya pada kasus Afif Maulana, yang meninggal akibat dugaan penyiksaan aparat. 

“Saat itu, narasi kami tentang advokasi hukum dipelintir di media sosial. LBH Padang diframing seolah-olah mendukung tawuran, padahal kami memperjuangkan hak anak. Polanya sama dengan serangan saat penolakan RUU TNI pada Maret 2025: buzzer bekerja dengan narasi yang sudah disiapkan,” ungkapnya.

Selain framing dan serangan ujaran kebencian, Calvin menyebut LBH juga mengalami upaya peretasan dan percobaan pengambilalihan akun.

Sementara itu, Ilhamdi Putra dari LBH Pers Padang menambahkan, ancaman peretasan tidak hanya menyasar aktivis. Masyarakat umum pengguna media sosial saat ini pun tanpa disadari telah disusupi.

“Sadar atau tidak, data digital kita terus disusupi. Ironisnya, potensi pelanggaran hukum justru bisa datang dari penegak hukum itu sendiri,” jelasnya.

Baca juga: Marco Bezzecchi Hoki Setelah Hijrah dari Ducati Ke Aprilia Racing, Raih Sukses Musim Pertama

Fachri Hamzah, Trainer Keamanan Digital AJI, mengingatkan, serangan digital kini tidak hanya berupa doxing atau peretasan akun, tetapi juga berkembang ke bentuk yang lebih canggih. 

Ia mencontohkan laporan SAFEnet yang menyebut mahasiswa menjadi kelompok paling rentan terhadap serangan digital.

“Kasus peretasan akun transportasi online milik pers mahasiswa di Lampung hingga penggunaan spyware Pegasus terhadap LBH Medan menunjukkan bahwa ancaman ini sangat nyata. Pegasus bisa masuk ke ponsel tanpa kita sadari,” katanya.

Selain itu, pembatasan akses internet serta manipulasi foto menggunakan kecerdasan buatan (AI) juga muncul sebagai ancaman baru yang bisa membungkam ruang demokrasi digital.

Dalam diskusi yang dipandu pengurus AJI Padang Afdal Afrianto itu, terungkap ragam pengalaman serangan digital hingga teror yang dialami beberapa aktivis dan mahasiswa. 

Baca juga: Ramalan Zodiak Leo, Virgo, Libra, Scorpio Kamis, 21 Agustus 2025: Cinta, Karier, Kesehatan

Pengalaman-pengalaman itu semakin menyadarkan peserta diskusi tentang pentingnya keamanan digital dan adanya upaya teror, yang diduga untuk mengekang daya kritis publik. 

Di akhir diskusi, para pembicara sepakat bahwa Sumatera Barat membutuhkan wadah kolektif untuk menampung laporan serangan digital. Wadah ini diharapkan bisa memberikan pendampingan, advokasi, dan solusi teknis bagi aktivis serta masyarakat sipil yang menghadapi ancaman digital.(*)

Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved