Dugaan PPPK Siluman Gegerkan Padang Pariaman, Honorer Tuntut Keadilan

TRIBUNPADANG.COM,PADANG PARIAMAN – Ratusan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman geram, Mereka menuding adanya praktik kecurangan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025.

Menurut para honorer yang tergabung dalam kategori R-4 (honorer yang tidak terdata di BKN), sejumlah orang yang tak memenuhi syarat, bahkan baru mengabdi kurang dari dua tahun, berhasil lolos seleksi.

Koordinator honorer R-4, Sari Wahyuni, menyatakan pihaknya memiliki bukti kuat terkait dugaan ini.

"Kita punya datanya. Dan, kita tahu semua prosesnya bagaimana mereka bisa lolos," tegas Sari.

Baca juga: Tren OOTD saat Car Free Day, Ajang Tampil Gaya Lewat Catwalk Dadakan di Ruang Publik

Tindakan ini dianggap sangat tidak adil. Ribuan honorer lainnya yang telah mengabdi belasan tahun, bahkan ada yang bekerja sejak 2002, justru tidak jelas nasibnya.

"Kami sudah belasan tahun bekerja, bahkan ada yang tahun besok akan pensiun, sementara yang lolos seleksi saat ini baru mengabdi dan tidak memenuhi syarat," lanjut Sari.

Aksi damai yang diikuti sekitar 1.500 honorer ini merupakan lanjutan dari protes-protes sebelumnya yang telah mereka lakukan.

Sari mengungkapkan, berbagai upaya telah ditempuh, mulai dari menemui Bupati hingga melakukan audiensi dengan DPRD, namun belum ada titik terang.

"Kami akan terus melakukan aksi ini sampai tuntutan kami terpenuhi," ujar Sari.

Baca juga: Kondisi Rombongan KKN Unand Tersesat di Limapuluh Kota, 3 Orang Cidera

Ribuan Honorer Padang Pariaman Demo, Ancam Mogok Kerja

Ribuan tenaga honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, menggelar aksi damai untuk kepastian nasib mereka di halam kantor bupati, Parit Malintang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (31/7/2025).

Ribuan tenaga honorer ini terdiri dari guru, tenaga administrasi sekolah, penjaga sekolah, nakes, sopir ambulan dan lainnya, mereka berkeja di sekolah dan layanan kesehatan.

Perwakilan tenaga honorer Sari Wahyuni mengatakan, ribuan tenaga honorer ini tergabung dalam aliansi R4 (honorer yang tidak terdata di BKN) dan honorer yang gagal dalam seleksi CPNS.

“Ini sudah aksi ke lima yang kami lakukan dalam satu bulan terakhir dengan tujuan untuk memastikan kejelasan nasib kami,” ujarnya, saat ditemui dalam sela-sela aksi damai.

Aksi damai ini bertujuan agar ribuan tenaga honorer ini bisa masuk sebagai PPPK paruh waktu sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja yang telah mereka lakukan.

Aksi damai ini terlihat diikuti oleh ribuan tenaga honorer dengan menggunakan baju putih celana hitam dan menbawa sejumlah tuntutan yang ditulis dalam kertas karton.

Sejumlah tuntutan itu menjurus pada nasib para tenaga honorer yang tidak mendapat kejelasan dari pemerintah Padang Pariaman, tidak seperti daerah lain.

“Kami ini bukan honorer yang dua atau tiga tahun menjabat. Kami ini sudah belasan tahun mengabdi tanpa henti. Harapannya memang dapat diakomodir di paruh waktu,” ujarnya.

Ia menerangkan jumlah tenaga honorer yang saat ini tidak terdaftar di BKN dengan masa pengabdian mencapai belasan tahun jumlahnya 1.500 orang.

Baca juga: Rebutan Giliran Karaoke, Zulkarnain Tikam Sahabat hingga Tewas di Kedai Tuak Simalungun

Harapan Bertemu Bupati

Sudah lima kali melakukan aksi, ribuan tenaga honorer ini hanya berharap bisa bertemu dengan bupati, supaya bisa langsung menyampaikan kekecewaan yang mereka hadapi.

Langkah agar semua hal itu tercapai, dalam satu bulan terakhir melalui perwakilan ribuan tenaga honorer, mereka sudah mendatangi kantor bupati berulang kali.

Bahkan mereka juga sudah melakukan audiensi bersama anggota DPRD Padang Pariaman, namun tidak pernah mendapat jawaban yang pasti.

Sebelum kembali melakukan aksi damai kali ini, mereka juga sudah mendatangi rumah dinas bupati, namun bupati awalnya tidak bisa bertemu karena hendak menjemput istri ke bandara.

Baca juga: Satlantas Polres Solok Kota Tindak 231 Pelanggar Selama Operasi Patuh Singgalang 2025

“Tapi kami bersikukuh akan menunggu hingga bupati kembali. Usaha itu menbuahkan hasil kami berhasil bertemu bupati selama 15 menit di rumah dinas,” ujar Sari Wahyuni dibenarkan oleh peserta aksi lainnya, mengingat langkah audiensi yang dilakukan sejumlah perwakilan tersebut.

Mereka sempat bertemu selama 15 menit namun pembicaraan tidak menemukan titik terang karena bupati sempat mengangkat telfon di tengah pertemuan.

Dalam aksi damai kali ini, ribuan tenaga honorer tetap berharap agar bisa bertemu Bupati, atau mereka akan melakukan aksi mogok kerja mulai hari Senin (4/7/2025).

Hanya saja informasi sementara yang TribunPadang.con peroleh Bupati Padang Pariaman sedang melakukan rapat paripurna bersama DPRD Padang Pariaman.

Kendati demikian, melalui Sekda, para tenaga honorer akan tetap melakukan audiensi siang ini dengan syarat hanya sejumlah perwakilan yang boleh masuk.

Baca juga: Penjaga Sekolah Segel SD di Padang Pariaman Gegara Gagal PPPK, Murid Belajar di Teras Sepekan

Puluhan Tahun Mengabdi

Diantara ribuan tenaga honorer yang sedang memperjuangkan nasib mereka ini, ada satu penjaga sekolah yang sudah puluhan tahun mengabdi di SD kawasan Sintoga Padang Pariaman, Muhamad Syafei.

Ayah empat anak itu sudah bekerja sebagai penjaga sekolah sejak tahun 2004 tanpa henti, untuk menghidupi keluarganya.

Bekerja selama puluhan tahun, Syafei ingat betul gaji pertama yang ia terima hanya Rp100 ribu per bulan.

Gaji tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga pada tiga bulan terakhir, Syafei bisa mendapatkan gaji sebesar Rp600 ribu.

“Baru tiga bulan merasakan gaji sebanyak itu, mulai bulan kemaren, ada pemotongan sebanyak 20 persen akibat efisiensi,” tuturnya.

Kendati demikian, Syafei sudah terlanjur mengabdi, usianya sudah memasuki 57 tahun, sebentar lagi juga bakalan pensiun. Kalau ingin mencari pekerjaan lain juga sangat sulit.

Namun perjalanannya sebagai tenaga honorer lebih dari 20 tahun, ia sudah berhasil menyekolahkan seluruh anaknya, bahkan sudah ada yang menamatkan kuliah.(*)