Dikunjungi BPS, TP-PKK Solok Selatan Dukung Penuh Pelaksanaan SUPAS 2025

TRIBUNPADANG.COM, SOLOK SELATAN – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Solok Selatan menyatakan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2025.

Dukungan ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif PKK dalam kegiatan sosialisasi serta fasilitasi pengumpulan data oleh petugas BPS hingga ke tingkat keluarga.

Komitmen ini ditunjukkan saat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok Selatan, Robi, bersama tim SUPAS melakukan kunjungan ke kediaman Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Selatan, Erniati Khairunas.

Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tahapan SUPAS, sekaligus bentuk simbolis kolaborasi antara BPS dan TP-PKK dalam mewujudkan satu data kependudukan Indonesia.

Baca juga: Wali Kota Fadly Amran Bersilaturahmi Pengurus Asosiasi Jasa Konstruksi dan Konsultan Se-Kota Padang

Dalam keterangannya, Kepala BPS Robi menjelaskan bahwa tahapan pengumpulan data SUPAS diawali dengan pemutakhiran keluarga dan individu.

Selanjutnya, dilakukan konversi keluarga ke rumah tangga serta pengambilan sampel rumah tangga yang akan diwawancara.

“Pada bulan Juni 2025, petugas kami telah memutakhirkan data seluruh keluarga dan individu di Jorong Rimbo Tangah. Dari hasil tersebut, secara sistem terpilih 16 sampel rumah tangga, salah satunya adalah rumah Bupati Solok Selatan,” ungkap Robi, Jumat (25/7/2025).

Dirinya menyebut, decara keseluruhan, pelaksanaan SUPAS 2025 di Kabupaten Solok Selatan mencakup 70 sampel jorong yang tersebar di seluruh kecamatan. 

Baca juga: Pelayanan Admindukcapil Diberikan di Lokasi Kegiatan TMMD Solok Selatan

"Jorong Rimbo Tangah di Kecamatan Lubuk Gadang menjadi salah satu lokasi penting dalam pelaksanaan survei ini," terang Robi.

Data hasil SUPAS sangat vital sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai tingkat. SUPAS 2025 juga menjadi bagian penting dari penguatan kebijakan Satu Data Indonesia, dengan memadukan data survei dan data administrasi kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.

"Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai referensi utama dalam mendukung program pembangunan, termasuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," pungkas Robi.(*)