Bima Arya Tegaskan Kepala Daerah Bisa Ajukan Pembubaran Ormas Pelanggar Hukum yang Ganggu Ketertiban

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka kemungkinan pembubaran ormas jika memiliki dasar hukum kuat.

Bima Arya menyatakan kepala daerah dapat mengajukan langkah pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Ia menyampaikan hal ini kepada wartawan usai menghadiri peluncuran dan dialog percepatan musyawarah desa di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (29/5/2025).

"Kementerian Dalam Negeri mendukung sikap tegas kepala daerah," kata Bima Arya.

Menurut mantan Wali Kota Bogor itu, ormas yang dinilai telah melampaui batas harus diproses secara hukum.

Baca juga: Bupati Annisa Dampingi Pejabat PU Tinjau Lahan, Sekolah Rakyat Siap Dibangun di Dharmasraya

“Jika ormas tersebut sudah menimbulkan keresahan dan melanggar hukum, maka harus diproses pidana,” ujarnya.

Selain itu, ia juga membuka kemungkinan untuk mengajukan pembubaran terhadap ormas yang dianggap meresahkan, asalkan memiliki dasar hukum yang kuat.

"Kalau ada cukup dasar, bisa diajukan pembubaran. Kalau ormas tersebut berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham, maka prosesnya di sana. Sementara kalau hanya terdaftar di Kemendagri, ada sekitar seribu ormas yang tercatat," jelasnya.

Bima Arya mencontohkan salah satu daerah yang telah mengambil tindakan tegas terhadap ormas, yakni Tangerang Selatan, terkait persoalan penguasaan lahan.

"Kita sangat mendukung langkah tegas seperti yang dilakukan di Tangerang Selatan. Ini juga menjadi motivasi bagi kepala daerah lain agar tidak ragu mengambil tindakan," katanya.

Baca juga: Maarten Paes dan Kevin Diks Absen Lalu Eliano Reijnders Mundur TC di Bali, Hadapi Dua Laga Krusial

Ia menilai keberadaan ormas yang bertindak semena-mena tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga berdampak negatif terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Ini bukan sekadar soal keresahan warga, tetapi juga bisa menghambat iklim investasi dan pembangunan daerah," tegasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan pembubaran ormas sepenuhnya berada di luar Kemendagri.

"Kami hanya bisa membatalkan status pendaftaran ormas yang terdaftar di Kemendagri. Sementara untuk ormas berbadan hukum atau berbentuk perkumpulan, prosesnya berada di Kementerian Hukum dan HAM," tutupnya.(*)