Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Soroti Pelanggaran di Lembah Anai, Minta Gubernur Bertindak Tegas

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menyoroti aktivitas pelanggaran di kawasan rawan bencana Lembah Anai yang berpotensi menimbulkan korban jiwa.

Fraksi Gerindra meminta Gubernur Mahyeldi mengambil langkah tegas terkait penataan lingkungan dan penyelesaian proyek mangkrak Sumbar.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada Rabu (28/5/2025).

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Mukhlis Yusuf Abit, menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui program mitigasi yang terukur dan berkelanjutan.

"Fraksi Gerindra menilai kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi prioritas. Program mitigasi tidak bisa dianggap sepele karena akan berdampak buruk jika diabaikan. Kami meminta penjelasan Gubernur terkait langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan, termasuk kesiapan anggarannya," kata Mukhlis.

Baca juga: Pemko Bukittinggi Umumkan 3 Nama Calon Sekda Usai Seleksi Akhir Terbuka

Ia juga menyoroti adanya aktivitas pelanggaran di kawasan rawan bencana, seperti di Lembah Anai, yang dinilai berpotensi menimbulkan korban jiwa.

"Apakah tidak ada langkah tegas dari aparat penegak aturan? Apakah Pemprov hanya akan diam sampai terjadi korban? Kami minta penjelasan," ujarnya.

Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mengkritisi pengendalian tata ruang di kawasan Harau, Danau Singkarak, Kelok 9, dan Lembah Anai. Mukhlis mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam menangani persoalan tersebut.

"Kami ingin tahu apakah masih ada niat dari Pemprov untuk memperbaiki pengendalian tata ruang di wilayah-wilayah tersebut. Mohon disampaikan rencana dan langkah-langkah konkret yang akan diambil," katanya.

Khusus untuk kawasan Kelok 9, Mukhlis menyoroti keberadaan tiang-tiang milik warung yang dibangun di sekitar jembatan. Menurutnya, keberadaan tiang tersebut berisiko terhadap keselamatan.

Baca juga: Bupati Pasaman Barat Ajak Masyarakat Ikuti Medsos Diskominfo, Transparansi Informasi Jadi Prioritas

"Ada tiga hal yang kami pertanyakan. Pertama, apakah staf Gubernur pernah melaporkan atau memberi saran terkait persoalan ini? Kedua, apakah bangunan liar di kawasan itu dibiarkan? Dan ketiga, apa sikap Gubernur ke depannya? Apakah akan membiarkan atau menata ulang? Jika tidak ada langkah konkrit tahun depan, kami sarankan Gubernur mengagendakan sahur bersama di rumah warga sekitar sebagai bentuk empati,” sindirnya.

Di akhir penyampaiannya, Mukhlis juga menyinggung sejumlah proyek mangkrak di Sumbar yang menurutnya menjadi bahan cibiran publik.

 Ia menyebut proyek-proyek tersebut merupakan peninggalan era Gubernur sebelumnya, Irwan Prayitno, yang belum juga tuntas di masa kepemimpinan Mahyeldi.

"Fraksi Gerindra meminta agar proyek-proyek mangkrak segera dituntaskan. Ini menjadi warisan yang seharusnya tidak dibiarkan begitu saja," tegasnya.

Mukhlis juga menyoroti persoalan aset daerah yang menurutnya belum dikelola secara optimal. Ia meminta Pemprov untuk serius dalam pengelolaan aset, termasuk aset di Aia Rundiang dan aset idle lainnya.

Baca juga: Bupati Pasaman Barat Ajak Masyarakat Ikuti Medsos Diskominfo, Transparansi Informasi Jadi Prioritas

"Banyak aset yang belum terdata secara maksimal, bahkan digunakan oleh lembaga vertikal lainnya. Pengelolaan aset harus dilakukan dengan manajemen yang baik agar tidak menimbulkan penyalahgunaan, pemborosan, atau kerugian negara. Kami minta data lengkap serta penjelasan mengenai progres pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset ini," tutup Mukhlis.

Pantauan TribunPadang.com di lokasi, rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy.

Sementara rapat paripurna dipimpin Ketua Sementara Evi Yandri Rajo Budiman didampingi Nanda Satria dan Iqra Cissa.(*)