Perbaikan Jembatan Sikuliek dan Sikabu Padang Pariaman Mendesak, JKA: Sentuhan Pusat Solusi Terbaik

TRIBUNPADANG.COM, PADANGA PARIAMAN - Lantaran kerusakan menahun akibat bencana hingga kini Jembatan Sikuliek dan Jembatan Sikabu di Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) hingga kini masih menunggu sentuhan pemerintah pusat.

Jembatan Sikuliek yang terletak di Batang Anai mengalami kerusakan pada tahun lalu, akibat cuaca ekstrem dan tanah longsor yang melanda daerah setempat.

Kepala BNPB Letjen Suharyanto sempat melakukan kunjungan ke lokasi jembatan yang mengalami kerusakan tersebut, Kamis (7/5/2025) kemarin.  Turut mendampingi kunjungan tersebut antara lain pejabat eselon I dan II BNPB, Sestama BNPB, dan Tenaga Ahli Kepala BNPB.

Selanjutnya, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat, Bupati Padang Pariaman, Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Ia merespons positif usulan pemerintah daerah dan meminta Bupati Padang Pariaman segera mengajukan proposal hibah anggaran rekonstruksi. Katanya, berdasarkan hasil peninjauan, jembatan Sikuliek dinilai layak diajukan dalam skema hibah rekonstruksi.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Kepala BNPB menyampaikan bahwa pengajuan hibah oleh pemerintah daerah akan dimasukkan paling lambat akhir Mei 2025.

Menurutnya, jika sesuai pola tahun-tahun sebelumnya, anggaran akan turun pada akhir tahun, dan pekerjaan fisik dapat dimulai awal 2026.

“Kita akan cari solusi terbaik, apakah akan dibiayai kembali oleh BNPB atau melalui skema pendanaan Kementerian PUPR. Hal ini masih dalam pembahasan,” tambah Suharyanto.

Sampai sejauh ini, data dari Pemkab Padang Pariaman menaksir akibat kerusakan yang terjadi berkisar Rp11.3 miliar dengan angka kerugian: Rp20.4 miliar.

Sedangkan, jembatan Sikabu yang terletak di Lubuk Alung mengalami kerusakan sejak tahun 2023, akibat banjir dan tanah longsor.

Kerusakannya ditaksir mencapai,  Rp11 miliar dan kerugian sebanyak Rp16.8 miliar.

Infrastruktur ini mengalami kerusakan parah akibat bencana cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor pada beberapa tahun terakhir.

Kerusakan yang telah berlangsung selama empat tahun tersebut mengakibatkan terganggunya akses masyarakat, karena jembatan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua dan pejalan kaki.

Kerusakan infrastruktur ini telah menyebabkan gangguan serius terhadap aktivitas masyarakat, termasuk bertambahnya waktu dan jarak tempuh serta meningkatnya kebutuhan transportasi dan logistik di wilayah terdampak.