Pemerintah Siaga Hadapi Musim Kemarau, Masyarakat Diimbau Ikut Antisipasi Karhutla

TRIBUNPADANG.COM - Pemerintah menyatakan kesiapsiagaan penuh menghadapi musim kemarau 2025 melalui pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dipimpin Menko Polkam Budi Gunawan di
Pekanbaru, Provinsi Riau.

Rilis dari Kantor Komunikasi Kepresidenan RI atau Presidential Communication Office (PCO) menyebutkan selain dari unsur pemerintah, peran masyarakat dalam menekan kejadian Karhutla juga amat penting.

“Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja keras seluruh stakeholder dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Presiden juga menekankan pentingnya mempertahankan capaian pengendalian kebakaran hutan yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, kesehatan, hingga dampak geopolitik kawasan akibat asap lintas batas negara,” kata Menko Polkam Budi Gunawan, Selasa (29/4/2025).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional, Pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada 13 Maret 2025, di bawah koordinasi Kemenko Polkam.

Baca juga: Prabowo Kehilangan 3 Anggota Kabinet Merah Putih selama 6 Bulan Menjabat, Terkini PCO Hasan Nasbi

Desk Karhutla dipimpin secara lintas sektor oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk memastikan sinergi lintas sektor dalam satu komando dalam menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga ke titik minimal, bahkan zero karhutla.

Berdasarkan data BMKG, musim kemarau tahun ini akan dimulai secara bertahap per wilayah mulai April hingga September 2025. Data satelit Terra Aqua NASA menunjukkan 144 titik api dengan confidence level tinggi, serta terdapat 97 kejadian Karhutla hingga 17 April 2025.

Termasuk 80 hektare darurat karhutla di Provinsi Riau. Sejauh ini, wilayah yang mengalami kebakaran lahan yakni Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Dalam penanganan karhutla, kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi secara intensif untuk langkah mitigasi maupun pencegahan. Termasuk dalam hal ini kolaborasi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Peran perusahaan sebagai pemegang konsesi hutan, perkebunan, dan pertambangan, juga sangat penting, khususnya dengan mematuhi dan menjalankan kewajibannya dalam melakukan pengawasan dan pencegahan.

Kepada seluruh elemen masyarakat peduli api, kelurahan tangguh bencana, Taruna Siaga Bencana, PMI, mahasiswa, pramuka, dan kelompok tani agar terus berpartisipasi aktif melaporkan titik api. Penegakan hukum pun akan dilakukan tegas terhadap pelanggaran yang menyebabkan kebakaran.

“Presiden dan seluruh rakyat Indonesia sangat menaruh harapan besar kepada rekan-rekan semua sebagai ujung tombak yang berada di lapangan. Mari kita jaga hutan kita, lindungi rakyat kita, dan jaga nama baik bangsa di mata dunia,” tegas Menko Polkam.
Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fritz Edward Siregar.

Turut menghadiri Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanganan Karhutla. Dia menegaskan, Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO berkomitmen penuh untuk turut menjalankan langkah sosialisasi pencegahan dan mitigasi Karhutla.

“Kami akan membantu mengharmonisasikan komunikasi lintas kementerian dan lembaga. Di samping itu kami juga siap mengamplifikasi pesan-pesan terkait isu ini,” ujar Fritz. 

Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanganan Karhutla dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsdya TNI Mohammad Syafii, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz
Hendropriyono, Wamenkes Dante Saksono, Wamen ATR/Kepala BPN Ossy Dermawan, Wakil Kepala BIN Komjen Imam Sugianto, para pejabat perwakilan kementerian/lembaga. Sementara itu, para kepala daerah dan Forkopimda mengikuti kegiatan ini secara virtual. (rel/pco)