Kota Pariaman Jadi Percontohan Integrasi Pajak Pusat dan Daerah di Sumbar

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN - Pemerintah Kota Pariaman menjadi daerah percontohan untuk integrasi pemungutan pajak pusat dan daerah di seluruh Sumatera Barat.

Penetapan Pariaman sebagai pilot project ini terjadi setelah pertemuan Wali Kota Yota Balad dengan tim Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI di Balaikota Pariaman, Rabu (16/4/2025).

Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Wali Kota Mulyadi dan pejabat terkait, Wali Kota Balad menyatakan kesiapan menjalankan proyek percontohan ini.

"Sebagai daerah tanpa SDA, kami andalkan pajak dan pariwisata sebagai tulang punggung PAD," tegas mantan ASN lulusan STPDN ini.

Kepala KPP Pratama Padang Satu Asprilantomiardiwidodo mengapresiasi respons cepat Pemko.

"Kolaborasi ini akan kita tindaklanjuti dengan penandatanganan MoU dan PKS," ujarnya.

Baca juga: Bupati Padang Pariaman Fokus Tekan Stunting, Berantas TB, Tangani Jantung

Proyek yang ditargetkan launching Mei 2025 ini akan memfokuskan pada, Optimalisasi objek pajak daerah, Penyederhanaan sistem pemungutan dan Peningkatan kepatuhan wajib pajak

"Kami instruksikan BPKPD segera menyiapkan segala kebutuhan teknis," pesan Balad.

Dukungan Pusat DJP berkomitmen mendukung penuh inisiatif ini.

"Era otonomi menuntut daerah kreatif menggenjot PAD," ujar Asprilanto, seraya menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah.

Proyek percontohan ini diharapkan menjadi model integrasi sistem perpajakan nasional yang efisien dan efektif.(*)