Kepsek di Purwakarta Dicopot setelah Wajibkan Siswa Pakai Baju Lebaran, Kebijakan Bikin Geger

TRIBUNPADANG.COM - Viral kebijakan kontroversial yang diterapkan oleh seorang Kepala Sekolah di Sawahkulon, Purwakarta. 

Ia mewajibkan siswa SDN Sawahkulon untuk mengenakan baju Lebaran pada hari pertama masuk sekolah setelah libur Idulfitri.

Kebijakan ini memicu protes keras dari berbagai pihak karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan utama pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto, mengumumkan penonaktifan sementara Dedi Mulyadi dari jabatan Kepala SDN Sawahkulon. 

Keputusan ini diambil setelah mendapatkan instruksi langsung dari Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, terkait kebijakan yang menuai kontroversi tersebut.

"Yang bersangkutan (Dedi Mulyadi) sudah kami nonaktifkan. Untuk sementara, Kepala SDN Sawahkulon dijabat oleh pelaksana tugas," ujar Purwanto saat dikonfirmasi Tribun Jabar, Selasa (8/4/2025).

Baca juga: Viral! Keluarga Mempelai Wanita Hancurkan Rumah Calon Pengantin Pria Gegara Uang Panai Rp100 Juta

Dia menegaskan bahwa kebijakan semacam ini tidak memiliki kaitan langsung dengan kegiatan pendidikan yang seharusnya menjadi fokus utama sekolah.

Purwanto, yang akrab disapa Kang Ipung, mengingatkan agar kebijakan di sekolah tetap relevan dengan esensi pendidikan.

"Hal-hal seperti pakaian Lebaran itu tidak ada relevansinya dengan kegiatan pendidikan atau silaturahmi," tuturnya.

"Jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang justru merugikan atau membingungkan orang tua siswa," tambah Kang Ipung.

"Kebijakan tersebut tidak ada hubungannya dengan tujuan pendidikan," ujar Purwanto.

"Hal-hal seperti ini tidak seharusnya terjadi di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kegiatan halal bihalal atau pakaian Lebaran," imbuhnya.

Ia mengingatkan seluruh kepala sekolah di bawah naungan Disdik Purwakarta untuk lebih hati-hati dalam membuat kebijakan.

"Kegiatan silaturahmi memang penting, namun jangan sampai melibatkan hal-hal yang tidak relevan dengan pendidikan esensial," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru menimbulkan polemik.