PPPK 2025
Ombudsman Sumbar Nilai Banyak Kebijakan Kontroversi Pemko Pariaman Pada Pola Rekrutmen Kepegawaian
Pemerintah Kota Pariaman, belakangan menjadi sorotan, ragam permasalahan PPPK muncul dari sini, hingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Penulis: Panji Rahmat | Editor: Fuadi Zikri
lihat foto
Ist
KOTA PARIAMAN - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, beberapa waktu lalu. Ombudsman Sumbar menilai banyak kebijakan kontroversi Pemko Pariaman pada pola rekrutmen kepegawaian.
"Jadi kalau Pemko Pariaman sebut ini perbuatan BKN Pusat, tidak masuk akal dan tidak sesuai regulasi," ujarnya.
Adel menilai Pemko Pariaman terindikasi membuatkan masalah ini berlarut-larut, respons pemerintah pada setiap permasalahannya sejauh ini juga buruk.
Menurutnya saat ini pemko sudah memberikan kerugian pada honorer dan PPPK yang sudah dilantik.
_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News
Berita Terkait
Berita Terkait: #PPPK 2025
| BREAKING NEWS: Sejumlah CPPPK di Pariaman Mengaku Dapat Tekanan dari Kepala Dinas atas Aksi Mogok |
|
|---|
| BKPSDM Pariaman Salahkan Mantan Pj Wako Roberia Soal Pembatalan 663 PPPK, Ungkap Akar Masalahnya |
|
|---|
| BREAKING NEWS: 2 Hari Jelang Penetapan Jadwal Ujian, Ratusan CPPPK Pariaman Berubah Status jadi TMS |
|
|---|
| Ombudsman: Pemko Pariaman Akui Ada Maladministrasi 420 PPG yang Tidak Memenuhi Syarat Seleksi PPPK |
|
|---|
| Ratusan PPG Tidak Memenuhi Syarat Gelombang 2 PPPK Pariaman, Lakukan Audiensi dengan Pejabat Wako |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.