Muncul Wacana Flyover By Pass Lubuk Begalung dan Katapiang di Padang untuk Atasi Kemacetan

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade memunculkan wacana pembangunan dua flyover (jembatan layang) di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Menurutnya, Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sudah terlalu macet.

Oleh sebab itu, ia menilai Kota Padang perlu dibangun dua flyover untuk mengatasi kemacetan.

Andre bilang, dua titik krusial yang perlu flyover itu menurutnya di By Pass Kota Padang, yakni di perempatan Simpang Lubuk Begalung (Lubeg) yang menghubungkan Lubuk Begalung dan Indarung 

Lalu, bagi dia flyover juga perlu dibangun di perempatan Simpang Katapiang yang menghubungkan Anduriang dan kampus Universitas Andalas (Unand).

Menurutnya, kemacetan kerap tak terhindarkan di dua perempatan itu, apalagi saat jam-jam sibuk.

"Yang perlu dibangun flyover itu di Lubeg, arah Indarung, Nah itu yang prioritas pertama. Yang kedua yang ke arah Universitas Andalas (Unand)," kata Andre Rosiade di Padang, Kamis (16/1/2025).

Baca juga: Tahap Pertama Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik Sepanjang 2,78 Km Dimulai Maret 2025

Wacana pembangunan flyover tersebut mengemuka ketika Andre bertemu dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Triono Junoasmoro dan Direktur Operasi III PT Hutama Karya Koentjoro serta Kadis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Era Sukma Munaf ketika meninjau proyek Fly Over Sitinjau Lauik, Kamis (16/1/2025).

Andre mengatakan, dengan keterbatasan APBN dan prioritas pemerintah hari ini lebih tertuju pada ketahanan pangan dan energi, maka Hutama Karya diminta untuk menjadi pemrakarsa.

Rencananya, dua flyover ini akan dibangun dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Untuk itu kita meminta bantuan Hutama Karya bisa maju sebagai pemrakarsa KPBU flyover di Kota Padang," ujarnya.

Dia bilang, Hutama Karya, Dirjen Bina Marga dan Kepala Dinas BMCKTR Sumbar sudah mengadakan pertemuan membahas wacana itu.

BMCKTR Sumbar diminta untuk segera membuat Pra Feasibility Study (Pra FS) atau pra studi kelayakan.

Setelahnya, BMCKTR dapat menyerahkan Pra FS kepada Hutama Karya dan Kementerian PU untuk kemudian dibahas.

Di samping itu, Hutama Karya juga akan melaporkannya ke Kementerian BUMN.