Bawaslu Apresiasi Peran Aktif Seluruh Stakeholder dan Masyarakat Sukseskan Pilkada Serentak 2024

TRIBUNPADANG.COM, BUKITTINGGI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengapresiasi peran aktif seluruh stakeholder yang terlibat dalam menyukseskan Pemilihan Serentak 2024.

Pemilihan serentak tersebut terdiri dari Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden hingga Pemilihan Kepala Daerah.

"Bawaslu sangat mengapresiasi semua langkah aktif dan partisipasi seluruh stakeholder serta masyarakat di dalam melakukan pencegahan terhadap semua potensi yang bisa saja berujung kepada pelanggaran di semua tahapan pemilihan," kata Komisioner Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Khadafi menyebutkan berbagai laporan yang masuk menjadi bukti aktifnya masyarakat dalam mengawal Pemilihan Serentak aman dan jujur di Sumbar.

Menurutnya, langkah aktif ini terbukti ampuh di berbagai daerah di Sumbar seperti di Kabupaten Pesisir Selatan, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman.

Baca juga: 22 Orang Ditangkap BNNP Sumbar Sepanjang 2024: Sita 1,2 Kg Sabu dan 766 Kg Ganja

"Hampir semua kabupaten/kota di Sumbar melakukan hal yang sama, ini salah satu bentuk keberhasilan di jajaran stakeholder serta  masyarakat terhadap semua proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024," katanya.

Bawaslu Sumbar juga melakukan evaluasi bersama semua stakeholders di wilayah Bukittinggi yang turut dihadiri tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan lainnya untuk memastikan bahwa ke depan Pemilu berjalan lebih baik.

"Tentu kita berharap semua hal-hal yang sudah kita lakukan secara bersama-sama di dalam proses pemilihan kepala daerah kemudian kita pertahankan, tentu secara eskalasi tentu kita tinggikan agar semua narasi-narasi politik uang itu tidak ada lagi," katanya

Kemudian potensi pelanggaran itu diharapkan zero atau nol di setiap tahapan pemilihan kepala daerah ke depannya.

"Ini butuh keaktifan masyarakat serta peran aktif dari stakeholder terkait di Sumatera Barat terhadap pencegahan potensi pelanggaran," tuturnya.

Untuk informasi, Bawaslu Sumatera Barat menerima 225 temuan dan laporan. Sementara itu ada 13 laporan sengketa Pilkada dari 11 kabupaten kota diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).