Jawaban Mahyeldi dan Epyardi saat Ditanyai Strategi dalam Menyelesaikan Masalah Tambang Ilegal

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Dua pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) yakni Mahyeldi-Vasco Ruseimy (nomor urut 1) dan Epyardi Asda-Ekos Albar (nomor urut 2) bertarung visi misi dan program dalam debat publik kedua yang digelar di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (19/11/2024) malam.

Debat kali ini bertemakan "Transformasi ekonomi, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Infrastruktur yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat".

Pada salah satu segmen debat, paslon ditanyai strategi dalam menyelesaikan masalah pertambangan tanpa izin.

"Dalam rangka menjaga melestarikan lingkungan, apa strategi paslon untuk menyelesaikan masalah pertambangan tanpa izin (PETI) secara terkoordinasi dengan kabupaten/ kota?," tanya moderator.

Calon gubernur nomor urut 2 Epyardi Asda menyebut bahwa jika terpilih nantinya akan melakukan komunikasi dua arah, dan bermusyawarah dengan para kepala daerah mengenai tindakan apa yang akan dilakukan terkait pertambangan tanpa izin.

"Karena sesungguhnya PETI ada di kabupaten/ kota, sehingga (bupati/ wali kota) harus dilibatkan dalam musyawarah. Kami akan mencarikan solusi," kata Epyardi.

Menurutnya, saat ini tambang ilegal itu banyak dilakukan oleh masyarakat berpendapatan rendah.

Baca juga: Adu Program Cagub-Cawagub Sumbar untuk Lindungi Kawasan Hutan dari Deforestasi dan Degradasi

"Mereka tidak bolah diperlakukan secara semana-mena karena itu mata pencarian mereka," ujarnya.

Ia bilang, tugas pemerintah ialah mencarikan solusi terkait Maslah itu semua.

"Kalau ilegal apa sebaiknya kita jadikan legal, sehingga pemerintah berjalan dengan baik, aturan dapat kita laksanakan dan rakyat kita tidak menderita atau miskin, karena tindakan semena-mena kita terhadap mereka," ujar dia.

"Artinya musyawarah yang baik, carikan solusi untuk rakyat yang melakukan tambang ilegal seperti itu dan kalau mereka bersalah lakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku," tambahnya.

Ekos Albar, calon wakil gubernur nomor urut 2 mengatakan, dalam memberikan izin harus lebih teliti dan seksama.

"Bahwa apa yang dilakukan tentang pertambangan ini betul-betul ramah lingkungan, yang menggunakan energi terbarukan agar sesuai dengan program pemerintah tentang pembangunan berkelanjutan, dan serta lingkungan hidup yang terjaga. Sesuai dengan cita-cita mempertahan lingkungan hidup menjadi paru-paru dunia khususnya di Sumatera Barat," ujarnya.

Mahyeldi, calon gubernur nomor urut 1 menilai jawaban Epyardi-Ekos sudah baik. Ia menilai memang perlu koordinasi dengan kabupaten/ kota dalam menertibkan PETI.

Namun yang tak kalah penting, kata dia ialah memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa mereka menjadi personal yang akan menjadi benteng nantinya.

"Kemudian tambang yang akan kita berikan izinnya tentu yang memang menyangkut dan berefek kepada masyarakat. Kalau seandainya hanya kepada pengusaha tentu ini perlu kita batasi," kata calon petahana ini.

Epyardi lalu menyentil Mahyeldi." Kalau itu yang bapak lakukan selama ini, komunikasi bapak baik dengan bupati dan walikota, sehingga (tentu) tidak ada lagi tambang-tambang ilegal.

"Tetapi kenyataannya bapak memang pintar berbicara di podium implementasinya itu nol sama sekali. Komunikasi bapak dengan kepala daerah itu bukan buruk lagi, sangat-sangat buruk," imbuhnya.

Ia menuduh bahwa Mahyeldi ke daerah hanya berurusan dengan kader-kader partai saja, dan seolah-olah hanya mementingkan partai atau kader saja dibandingkan kepala daerah di Sumbar.

"Saya seringkali rapat dengan seluruh bupati dan wali kota mengalami hal seperti ini. Kalaulah pak Mahyeldi melakukan komunikasi yang baim InsyaAllah Sumbar ini akan baik-baik saja. Tetapi kenyataannya jauh panggang dari api," ujar Epyardi.