Adu Program Cagub-Cawagub Sumbar untuk Lindungi Kawasan Hutan dari Deforestasi dan Degradasi

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) yakni Mahyeldi-Vasco Ruseimy (nomor urut 1) dan Epyardi Asda-Ekos Albar (nomor urut 2) bertarung visi misi dan program dalam debat publik kedua yang digelar di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (19/11/2024) malam.

Debat kali ini bertemakan "Transformasi ekonomi, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Infrastruktur yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat".

Pada salah satu sub tema debat, yakni terkait upaya melindungi kawasan hutan, suasana langsung panas.

"Apa program paslon untuk melindungi kawasan hutan dari ancaman deforestasi dan degradasi?," tanya moderator debat.

Calon gubernur nomor urut 2 Epyardi Asda mengatakan, jika terpilih menjadi gubernur dirinya akan menyeleksi semua perizinan pertambangan, karena kata dia, semua perizinannya ada di pemerintah provinsi.

"Kami tidak ingin lagi ada kecerobohan -kecerobohan yang dilakukan selama ini dengan cara memberikan perambahan hutan yang tidak pada tempatnya, seperti kejadian di Kabupaten Solok. Kemudian, merevisi perizinan yang bisa menyebabkan longsor, seperti perizinan tambang ilegal dan lain sebagainya," kata Epyardi.

Ia mengklaim, jika terpilih nanti akan hati-hati dalam perizinan, dan akan mendata ulang. Selain itu ia menyebut akan meninjau terlebih dahulu manfaat dan mudaratnya dari setiap izin yang diberikan.

Baca juga: POPULER SUMBAR: Nama Harimau yang Ditangkap di Solok, Kecelakaan di Lembah Anai

"Kemudian melakukan tindakan preventif pemberdayaan manusia termasuk bagaimana persiapan kalau seandainya itu terjadi, termasuk bagaimana infrastruktur sehingga kalau terjadi bencana masyarakat dan perlengkapan kita sudah siap menghadapi itu semua," kata Epyardi.

Kemudian calon gubernur nomor urut 1 Mahyeldi merespons pernyataan Epyardi. 

"Perlu diketahui bahwa seluruh izin di provinsi, perlu diketahui bahwa hal itu (perizinan) bertahap. Dan perlu diketahui bahwa Air Dingin itu izin pertamanya adalah di Kabupaten Solok," ujar Mahyeldi.

Dia bilang, dalam rangka untuk melindungi hutan perlu memberdayakan masyarakat sekitar hutan.  

Ketika masyarakat paham dan mengerti, ujarnya, akan timbul rasa tanggung jawab, sehingga kata Mahyeldi perlu perhutanan sosial.

"Kita di Sumatera Barat termasuk provinsi yang paling tinggi perhutanan sosialnya, kemudian 311.000 hektare bisa digunakan untuk budidaya, perkebunan dan pariwisata," kata calon petahana ini.

Dia menyebutkan bahwa gini ratio Sumbar saat ini termasuk terendah ketiga di Indonesia karena pemanfaatan perhutanan sosial untuk wisata, peternakan, perkebunan dan usaha lainnya, sehingga terjadi pemerataan perekonomian masyarakat 

"Artinya tingkat perekonomian masyarakat Sumbar terbukti meningkat karena pemanfaatan hutan sosial untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa," ujar dia.