Pilkada 2024
Jawaban Mahyeldi dan Epyardi saat Ditanyai Strategi dalam Menyelesaikan Masalah Tambang Ilegal
Dua pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) yakni Mahyeldi-Vasco Ruseimy (nomor urut 1) dan Epyardi Asda-Ekos Albar (nomor ..
Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Fuadi Zikri
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Dua pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) yakni Mahyeldi-Vasco Ruseimy (nomor urut 1) dan Epyardi Asda-Ekos Albar (nomor urut 2) bertarung visi misi dan program dalam debat publik kedua yang digelar di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (19/11/2024) malam.
Debat kali ini bertemakan "Transformasi ekonomi, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Infrastruktur yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat".
Pada salah satu segmen debat, paslon ditanyai strategi dalam menyelesaikan masalah pertambangan tanpa izin.
"Dalam rangka menjaga melestarikan lingkungan, apa strategi paslon untuk menyelesaikan masalah pertambangan tanpa izin (PETI) secara terkoordinasi dengan kabupaten/ kota?," tanya moderator.
Calon gubernur nomor urut 2 Epyardi Asda menyebut bahwa jika terpilih nantinya akan melakukan komunikasi dua arah, dan bermusyawarah dengan para kepala daerah mengenai tindakan apa yang akan dilakukan terkait pertambangan tanpa izin.
"Karena sesungguhnya PETI ada di kabupaten/ kota, sehingga (bupati/ wali kota) harus dilibatkan dalam musyawarah. Kami akan mencarikan solusi," kata Epyardi.
Menurutnya, saat ini tambang ilegal itu banyak dilakukan oleh masyarakat berpendapatan rendah.
Baca juga: Adu Program Cagub-Cawagub Sumbar untuk Lindungi Kawasan Hutan dari Deforestasi dan Degradasi
"Mereka tidak bolah diperlakukan secara semana-mena karena itu mata pencarian mereka," ujarnya.
Ia bilang, tugas pemerintah ialah mencarikan solusi terkait Maslah itu semua.
"Kalau ilegal apa sebaiknya kita jadikan legal, sehingga pemerintah berjalan dengan baik, aturan dapat kita laksanakan dan rakyat kita tidak menderita atau miskin, karena tindakan semena-mena kita terhadap mereka," ujar dia.
"Artinya musyawarah yang baik, carikan solusi untuk rakyat yang melakukan tambang ilegal seperti itu dan kalau mereka bersalah lakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku," tambahnya.
Ekos Albar, calon wakil gubernur nomor urut 2 mengatakan, dalam memberikan izin harus lebih teliti dan seksama.
"Bahwa apa yang dilakukan tentang pertambangan ini betul-betul ramah lingkungan, yang menggunakan energi terbarukan agar sesuai dengan program pemerintah tentang pembangunan berkelanjutan, dan serta lingkungan hidup yang terjaga. Sesuai dengan cita-cita mempertahan lingkungan hidup menjadi paru-paru dunia khususnya di Sumatera Barat," ujarnya.
Mahyeldi, calon gubernur nomor urut 1 menilai jawaban Epyardi-Ekos sudah baik. Ia menilai memang perlu koordinasi dengan kabupaten/ kota dalam menertibkan PETI.
Namun yang tak kalah penting, kata dia ialah memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa mereka menjadi personal yang akan menjadi benteng nantinya.
KPU Pariaman Kembalikan Rp271 Juta Dana Hibah Pilkada 2024, Bukti Akuntabilitas Anggaran |
![]() |
---|
Anggaran PSU dan Pilkada Ulang di 26 Daerah Capai Rp719 Miliar |
![]() |
---|
DPR Dorong Gotong Royong Pemerintah Pusat dan Pemda Soal Dana PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Mendagri Tito Minta Daerah Pangkas Pengeluaran Tak Penting untuk Biayai PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
KPU Butuh Rp 486,3 Miliar untuk Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.