Pilkada 2024
Ditanya soal Pemberhentian THL saat Jadi Bupati Solok, Begini Respon Cagub Epyardi Asda
Mahasiswa Universitas Andalas (Unand) mempertanyakan kebijakan Epyardi Asda yang melakukan pemberhentian ribuan kontrak Tenaga Harian Lepas (THL) saat
Penulis: Rima Kurniati | Editor: Mona Triana
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Mahasiswa Universitas Andalas (Unand) mempertanyakan kebijakan Epyardi Asda yang melakukan pemberhentian ribuan kontrak Tenaga Harian Lepas (THL) saat menjabat sebagai Bupati Solok.
Pertanyaan ini disampaikan salah seorang mahasiswa asal Kabupaten Solok saat diberikan kesempatan bertanya pada bedah visi misi calon Gubernur Sumbar, Sabtu (12/10/2024).
Disamping itu, mahasiswa lainnya juga mengeluhkan persoalan pertanian di Solok, harga pupuk yang dibeli petani tidak sebanding dengan harga jual yang rendah.
Merespon hal tersebut, Calon Gubernur Sumatera Barat Epyardi Asda menyatakan pemberhentian THL tahun 2021 merupakan upaya pembenahan pegawai agar pegawai yang bekerja di pemerintah daerah optimal.
Menurutnya, setelah semua THL diberhentikan, maka akan dilakukan seleksi, sehingga THL yang bekerja bukan pekerja titipan dari calo-calo.
Baca juga: Ditanya Soal Isu Pemberdayaan Perempuan, Begini Gagasan Cagub Mahyeldi dan Epyardi Asda
"Dulu kenapa saya hentikan, saya benahi karena banyak sekali THL ini masuk karena calo. Saya netralkan, yang layak saya terima, tidak layak saya hentikan," katanya.
Terkait pertanian, Epyardi Asda menilai pertanian di Solok tumbuh dan berkembang selama ia menjabat.
Disamping itu, bantuan berupa Elshinta dan pupuk bersubsidi juga disalurkan pada kelompok-kelompok petani.
Kemudian untuk membantu petani, Epyardi Asda mengaku juga membeli langsung hasil pertanian tersebut dan mendatangkan investor
"Siapa bilang pertanian tidak berkembang, buka matamu Bro, Semua hasil pertanian Solok juga diterima di semua daerah," kata Epyardi Asda. (*)
KPU Pariaman Kembalikan Rp271 Juta Dana Hibah Pilkada 2024, Bukti Akuntabilitas Anggaran |
![]() |
---|
Anggaran PSU dan Pilkada Ulang di 26 Daerah Capai Rp719 Miliar |
![]() |
---|
DPR Dorong Gotong Royong Pemerintah Pusat dan Pemda Soal Dana PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Mendagri Tito Minta Daerah Pangkas Pengeluaran Tak Penting untuk Biayai PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
KPU Butuh Rp 486,3 Miliar untuk Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.