Pilkada 2024
Ditanya Soal Isu Pemberdayaan Perempuan, Begini Gagasan Cagub Mahyeldi dan Epyardi Asda
Pasangan calon Gubernur Sumbar nomor satu Mahyeldi dan paslon nomor urut dua Epiyadi Asda menyampaikan gagasan terkait isu pemberdayaan perempuan ..
Penulis: Rima Kurniati | Editor: Fuadi Zikri
TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Pasangan calon (Paslon) Gubernur Sumbar nomor satu Mahyeldi dan nomor urut dua Epiyadi Asda menyampaikan gagasan terkait isu pemberdayaan perempuan pada bedah visi misi yang digelar BEM KM Universitas Andalas (Unand), Sabtu (12/10/2024).
Isu terkait pemberdayaan perempuan ditanyakan oleh panelis Dr. Indah Adi Putri, M.IP yang juga Dosen Ilmu Politik Unand. Ia fokus pada isu politik pemerintahan, demokrasi, pemberdayan perempuan dan anak.
"Saya ingin tahu perspektif gender, apa kekuatan yang dimiliki, dan kelemahan perempuan Sumbar, dan apa langkah agar posisi perempuan lebih berdaya dalam semua aspek, ekonomi, sosial budaya dan lain-lainnya," kata Indah.
Indah juga menekankan agar para Paslon jika terpilih memimpin Sumbar lima tahun ke depan untuk menambah anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, untuk memastikan agar perempuan dan anak menjadi perhatian pemerintah.
Cagub Sumbar nomor satu Mahyeldi menyampaikan pemberdayaan perempuan suatu hal yang menjadi perhatian ke depan.
Salah satunya, dengan merealisasikan Perda Ketahanan Keluarga di kabupaten/kota di Sumbar.
"Dalam misi keenam, gerak cepat Sumbar harmonis penguatan adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK). Kita sudah punya Perda Ketahanan Keluarga, ini yang kita kuatkan di tingkat nagari, penguatan kelembagaan nagari dan bundo kanduang," kata Mahyeldi.
Baca juga: Bedah Visi Misi Pilkada Sumbar di Unand: Mahyeldi dan Epyardi Hadir Tanpa Pasangan
Terkait pertanyaan penambahan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Mahyeldi merespons bahwa penguatan lembaga adat nagari, maka akan mengurangi tugas polisi.
Sebab setiap persoalan anak nagari akan diatasi dalam nagari, apalagi saat ini telah ada restorative justice, program Kejari, Kepolisian, dan pemerintah daerah.
Disamping itu, Mahyeldi juga menekankan pentingnya pembekalan pasangan yang menikah.
Tidak cukup hanya di KUA, namun dijadikan mata pelajaran bagi siswa kelas tiga SMA sederajat dan juga mata kuliah mahasiswa dengan menggandeng perguruan tinggi.
Sehingga pemahaman pasangan yang akan menikah menjadi matang, maka bisa meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga dan persoalan keluarga lainnya.
Sementara itu, Cagub Epyardi Asda menyampaikan bahwa kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki merupakan hal yang mutlak, apalagi di Sumbar dengan sistem matrilinealisme.
"Makanya, istri saya, saya dicalonkan sebagai calon Bupati Solok, karena saya menganggap perempuan harus setara, saya yang pertama mendukung perempuan ini setara, bahkan lebih dari laki-laki, karena perempuan ini lebih hati-hati dan cermat," kata Epyardi Asda.
Ia juga menekankan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan. Setiap bundo kanduang di Solok telah diberdayakan.
KPU Pariaman Kembalikan Rp271 Juta Dana Hibah Pilkada 2024, Bukti Akuntabilitas Anggaran |
![]() |
---|
Anggaran PSU dan Pilkada Ulang di 26 Daerah Capai Rp719 Miliar |
![]() |
---|
DPR Dorong Gotong Royong Pemerintah Pusat dan Pemda Soal Dana PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Mendagri Tito Minta Daerah Pangkas Pengeluaran Tak Penting untuk Biayai PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
KPU Butuh Rp 486,3 Miliar untuk Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.