PWI Pusat Hasil KLB Tegaskan Riau Tuan Rumah HPN 2025, Widya Navies: Lampu Hijau Pengurus PWI Daerah

TRIBUNPADANG.COM, JAKARTA -  Hasil rapat pleno perdana pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat hasil Kongres Luar Biasa atau KLB PWI di Jakarta, Rabu (18/9/2024), menegaskan agenda Hari Pers Nasional (HPN) 2025 tetap diselenggarakan di Provinsi Riau. 

Artinya, hasil rapat pleno PWI Pusat itu sesuai hasil Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI pada HPN 2024 lalu. Yakni, PWI Provinsi Riau diamanahkan tetap berkomunikasi dengan pemerintah dan mitra di daerah.

Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang mengemukakan bahwa rapat pleno, di Jakarta Rabu kemarin bertepatan setelah sebulan KLB PWI diselenggarakan pada 18 Agustus lalu.

"Agenda pertama dan utama adalah silaturahmi dan perkenalan antar- pengurus yang diamanahkan formatur hasil KLB PWI sisa masa bakti 2023 - 2028," ujar Zulmansyah Sekedang, dikutip dari siaran pers PWI Pusat.

Turut hadir antara lain Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo dan Wakil Timbo Siahaan beserta jajaran, Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang dan Wakil Ketua Atal S Depari beserta jajaran, Ketua Dewan Pakar Dhimam Abror dan Sekretaris Nurjaman Mochtar beserta jajaran. 

Pengurus harian hadir Ketum PWI Zulmansyah Sekedang, Sekretaris Jenderal Wina Armada Sukardi dan Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto. Juga hadir ketua-kedua bidang, ketua-ketua komisi, ketua-ketua departemen dan para direktur program.

Dalam rapat pleno perdana, ada 10 keputusan yang dihasilkan. Paling penting antara lain segera menempati kantor PWI Pusat di lantai 4 Gedung Dewan Pers sebagaimana disarankan oleh Dewan Penasihat PWI Tribuana Said, Atal S Depari dan anggota DK PWI Banjar Chairuddin.

Atal S Depari, mantan Ketum PWI Pusat 2018-2023 mengatakan bahwa kepengurusan PWI hasil KLB adalah sah,  legal dan sesuai konstitusi PD PRT PWI.

Disamping, penegasan tuan rumah Provinsi Riau agenda HPN 2025, rapat pleno PWI Pusat mengejawantahkan hasil Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI pada HPN 2024 lalu.

Dengan demikian, PWI Provinsi Riau tetap diamanahkan sebagai tuan rumah HPN, sekaligus berkomunikasi dengan pemerintah dan mitra lainnya.

Sehubungan, beberapa kepengurusan PWI Provinsi yang belum dilantik, di antaranya; PWI DKI Jakarta, PWI Sumatera Barat dan PWI Papua Barat Daya, diharapkan segera menetapkan tanggal pelantikan untuk dikukuhkan dan dilantik PWI Pusat.

"Pengurus PWI Provinsi yang sah dan legal adalah hasil konferensi provinsi, termasuk PWI Sumbar," tegas Zulmansyah.

Begitu pun soal UKW mandiri yang akan diselenggarakan PWI Jabar, PWI Jatim dan PWI Jateng, diminta segera berkoordinasi dengan Direktur UKW PWI Pusat Aat Surya Safaat.

Ilham Bintang selaku Ketua Dewan Penasihat mengingatkan agar kepengurusan baru PWI Pusat agar menjaga etika, moralitas dan integritas profesi.

Secara defacto, PWI hasil KLB sudah mendapatkan pengakuan dari lembaga negara dan kementerian negara. Apalagi aktanya sudah terbit. Karena itu semua kegiatan seperti UKW, SJI, pelantikan pengurus dan perpanjangan KTA PWI segera dilakukan.

Lampu Hijau bagi Daerah

Terpisah Ketua PWI Sumbar, Widya Navies menyambut baik hasil rapat pleno perdana pengurus PWI Pusat hasil KLB, sehingga menjawab keraguan atas eksistensi kepengurusan PWI Pusat yang sempat jadi perbincangan tersebut.

Menurutnya, selain itu ada beberapa agenda yang sempat terkendala kini ibarat sudah ada lampu hijau untuk kelancaran roda organisasi di daerah.

"Konferensi PWI Kabupaten/kota di Sumbar bakal bisa digelar, termasuk perpanjangan Kartu tanda anggota/KTA serta hal administrasi dan hubungan antar lembaga lainnya, tak jadi kendala lagi," tegas Widya Navies yang terpilih hasil konferensi KLB Provinsi Sumbar pada Mei 2024 lalu.

Sampai sejauh ini, lanjutnya atas segala gonjang-ganjing kepengurusan PWI Pusat telah menjawab keraguan atas keberadaan kepengurusan PWI yang diakui keberadaannya baik eksistensinya secara defacto dan dejure.(*/rel)