Sumatera Barat
SAM Pertamina Sosialisasi Transaksi QR BBM Subsidi: Hoax! Larangan Mobil Mewah Isi Pertalite di SPBU
Informasi pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi bagi konsumen pemilik kendaraan berdasar
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Informasi pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi bagi konsumen pemilik kendaraan berdasar CC serta merek hingga kini belumlah ada regulasi resmi. Bahkan, pembelian BBM bersubsidi dari berbagai CC dan merek kendaraan, masih dilayani di Stasiun Pengisian BBM Umum atau SPBU.
Hal itu ditegaskan oleh Sales Area Manajer (SAM) Pertamina Cabang Sumatera Barat, Narotama Aulia Fazri, bersama jajaran saat menyambangi Sekretariat PWI Sumbar, Jl Bagindo Aziz Chan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (10/9/2024).
Naro menegaskan bahwa isu pembatasan pembelian BBM jenis pertalite tergantung merk dan CC kendaraan adalah hoax. Namun yang perlu diperlukan adalah kesiapan konsumen, agar mendaftarkan kendaraan dan pemiliknya, guna dapat kode QR atau QR code.
Sampai sejauh ini menurut Naro, pemerintah belum memberlakukan pembatasan terhadap pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti pertalite kepada masyarakat.
"Informasi yang beredar tentang adanya pembatasan pembelian pertalite untuk jenis kendaraan dan CC tidak benar. Sampai saat ini, tidak ada kebijakan dari pemerintah yang membatasi pembelian BBM bersubsidi," jelas Naro saat acara silaturrahmi dan sosialisasi tentang BBM di kantor PWI Sumbar.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, Sekretaris PWI, Firdaus Abie, Bendahara Reviandi serta Dewan Kehormatan Provinsi (DKP).
Turut hadir Sekretaris DK PWI Sumbar, Emil Mahmudsyah dan anggota Devy Diani serta Zamri Yahya juga pengurus PWI lainnya. Selain itu, turut hadir sejumlah wartawan dari berbagai media, termasuk harian, elektronik dan media online.
Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi dan informasi terbaru mengenai kebijakan BBM serta menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat.
Naro menambahkan, Pertamina terus berkomitmen untuk memastikan pasokan BBM, termasuk Pertalite, tersedia secara merata dan cukup bagi masyarakat.
Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan selalu merujuk pada sumber resmi untuk mendapatkan informasi yang akurat.
Pada kesempatan sama, Naro juga menjelaskan beberapa langkah yang diambil oleh Pertamina untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan dengan lancar.
Pertamina terus memantau dan mengevaluasi kebutuhan BBM di setiap daerah serta berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi potensi masalah dalam distribusi.
"Saat ini, kami melakukan pemantauan ketat terhadap distribusi BBM di lapangan. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan memastikan stok BBM bersubsidi mencukupi kebutuhan masyarakat," tambahnya
Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, mengapresiasi klarifikasi yang diberikan oleh pihak Pertamina.
Ia menilai informasi yang jelas dan transparan sangat penting untuk menghindari kebingungan di masyarakat.
Widya juga menekankan pentingnya media dalam menyebarluaskan informasi yang benar agar masyarakat tidak terpengaruh oleh berita yang tidak berdasar.
Pertemuan di kantor PWI Sumbar diakhiri dengan sesi tanya jawab antara para wartawan dan perwakilan Pertamina.
Para peserta diskusi menyampaikan berbagai pertanyaan terkait kebijakan BBM dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan ketersediaan serta kualitas BBM di lapangan.
Naro dan tim Pertamina memberikan penjelasan mendetail dan siap menjawab berbagai pertanyaan dari media.
Melalui klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami situasi terkini terkait BBM dan tidak terpengaruh oleh berita palsu yang beredar.
Pertamina berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang akurat dan berupaya maksimal dalam memastikan pelayanan terbaik bagi konsumen.(*)
Hasil Open Tournament Mini Soccer Piala Panglima TNI, Ini Juara Saga FC, Mangkuto Alam & Ramadhan FC |
![]() |
---|
Pertama di Sumbar, STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Kolaborasi PR-KKP BRIN Bidik Penelitian dan Seminar |
![]() |
---|
KemenHAM Sebut Kekerasan Seksual dan Penelantaran Jadi Kasus Menonjol Hak Anak di Sumbar |
![]() |
---|
KemenHAM Sumbar Bahas Hak Anak, Kekerasan Seksual Jadi Isu Utama |
![]() |
---|
BKKBN Sumbar Soroti Tantangan Pengasuhan 1.000 HPK, Implementasi di Daerah Masih Terkendala |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.