BKKBN Sumbar Soroti Tantangan Pengasuhan 1.000 HPK, Implementasi di Daerah Masih Terkendala

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, menegaskan bahwa pengasuhan anak di periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan masa emas yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan.

Namun, ia mengakui implementasi pengasuhan optimal di fase krusial tersebut masih menghadapi banyak tantangan.

“Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan yang baik pada masa 1.000 HPK memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak," katanya di Padang, Kamis (4/9/2025).

"Sebaliknya, kurangnya perhatian bisa menyebabkan keterlambatan pertumbuhan, gangguan perkembangan, hingga menurunkan kapasitas belajar dan produktivitas anak,” sambungnya.

Baca juga: 1.000 Dosis Vaksin Gratis Disiapkan Dinas Pertanian untuk Wujudkan Pasaman Zero Kasus Rabies

BKKBN bersama kementerian terkait telah meluncurkan sejumlah program untuk mendukung pengasuhan anak, antara lain Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI), Kelas Orang Tua Hebat (KERABAT), pendampingan keluarga melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK), pemanfaatan LMS BKB EMAS, hingga Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA).

Namun, Mardalena menekankan bahwa penerapannya di lapangan belum berjalan optimal.

“Kita masih menghadapi keterbatasan pemahaman di tingkat daerah, sumber daya yang terbatas, dan sinergi antar pemangku kepentingan yang belum maksimal,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan ini perlu segera diatasi agar kebijakan yang sudah ada bisa benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pengasuhan.

Baca juga: Bincang Film Puwau Karya Putra Asli Sijunjung di Perpustakaan Umum, Bahas Sejarah dan Nilai Makna

Untuk itu, BKKBN Sumbar mendorong penyusunan policy brief Kajian Pengasuhan Anak Usia Dini di 1.000 HPK.

Policy brief tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran situasi terkini, mengidentifikasi tantangan, sekaligus menyusun rekomendasi strategis berbasis bukti.

“Dengan begitu, pemerintah daerah, lembaga mitra, hingga masyarakat bisa menjadikannya pedoman dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan,” ucapnya.

Baca juga: Pimpin Langsung Penilaian KKPR PTPN IV, Wabub Minta Berkontribusi Terhadap Pasaman Barat

Mardalena menambahkan, penguatan komitmen bersama menjadi kunci agar kabupaten/kota di Sumbar dapat mengimplementasikan kebijakan sesuai kondisi daerah masing-masing.

“Kami berharap policy brief ini dapat menjadi landasan untuk mendukung pengasuhan yang lebih baik, sehingga SDM Indonesia ke depan semakin berkualitas dan mendukung tercapainya target pembangunan berkelanjutan,” tutupnya. (TribunPadang.com/Fajar Alfaridho Herman)