Mahasiswa Demo Lagi DPRD Bukittinggi,Tuntut Kasus Anggota Dewan Bacaruik hingga Politisasi Baznas

TRIBUNPADANG.COM, BUKITTINGGI – Puluhan mahasiswa kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bukittinggi, Selasa (10/9/2024). 

Aksi ini dimulai sekitar pukul 15.00 WIB, dengan massa berkumpul di Lapangan Kantin dan melakukan long march menuju kantor DPRD.

Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah terkait insiden bacaruik yang melibatkan anggota DPRD Bukittinggi, Zulkhairahmi. 

Dalam aksi ini tampak massa membawa sejumlah spanduk bertuliskan Hukum Aja Dilanggar, Apalagi..., #RIPKeadilan, Harta Tahta dan Keluarga.

"Kita datang kesini untuk mempertanyakan kembali hasil dari tuntutan kami sebelumnya," teriak salah seorang orator.

Baca juga: KemenPPPA Tanggapi Kasus Kematian Nia Kurnia Sari: Janji Keadilan dan Pendampingan untuk Keluarga

"Ada apa di Bukittinggi saat ini, karena ada beberapa kasus yang tidak nampak penyelesaiannya, apakah tertutup karena Pilkada," teriaknya lagi.

Nazmi, ketua BEM Universitas Fort de Kock didampingi Taufiqurrahman salah satu perwakilan pemuda yang ikut dalam aksi mengatakan salah satu tuntutan dalam aksi ini, menuntut DPRD Bukittinggi untuk mendesak penyelesaian sengketa lahan kampus Universitas de Kock Bukittinggi.

"Secara pengadilan yayasan sudah menang, namun kami melihat tidak ada iktikad baik dari pemerintah kota untuk menindaklanjuti. Kami melihat itu sebagai bentuk pembangkangan terhadap hukum," katanya.

Kemudian Taufiqurrahman mengatakan tuntutan kedua peserta aksi terkait tindak lanjut aksi mereka sebelumnya yang menuntut salah satu anggota DPRD Bukittinggi Zulkhairahmi untuk meminta maaf secara terbuka karena bacaruik atau berkata kotor.

Baca juga: KPU Sumbar Tetapkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur pada 22 September 2024

"Terkait saudari Zulkhairahmi yang tidak merealisasikan tuntutan kami pada 24 Agustus yang lalu. Kita menuntut yang bersangkutan meminta maaf secara terbuka, atau tindakannya yang mengucapkan kata kotor dan tidak sesuai dengan etik," ujarnya.

Ia menambahkan tuntutan ketiga ialah mendesak DPRD mendesak penyelesaian dugaan adanya politisasi dalam pengunaan dana Baznas.

"Keempat kita menuntut seluruh fraksi di DPRD Bukittinggi untuk bersurat ke KPU menyatakan sikap dan komitmen mewujudkan politik bersih, politik edukasi dan politik damai," tutupnya.

Sementara itu, DPRD Bukittinggi yang hanya diwakili oleh Sekretaris Dewan, Melwizaldi mengatakan hanya bisa menampung aspirasi dari mahasiswa, karena seluruh anggota dewan sedang keluar kota.

"Tuntutan dari rekan-rekan mahasiswa saat ini kami terima dulu, karena seluruh anggota saat ini sedang berada diluar kota," katanya.

"Saat ini kita juga masih dalam tahapan penyusunan fraksi-fraksi, ketua juga masih pimpinan sementara, jadi kita berharap agar rekan-rekan mahasiswa bersabar dan akan kita selesaikan bersama," pungkasnya.(*)