Bacalon Walikota Bukittinggi Ramlan Minta Maaf Setelah Viral Terkait Isu Pelecehan Profesi Wartawan

TRIBUNPADANG.COM, BUKITTINGGI - Bakal Calon Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias akhirnya minta maaf kepada wartawan setelah pernyataannya yang seakan-akan memburukan dan tanggapan negatif terhadap profesi wartawan viral.

Menanggapi polemik yang berkembang, Ramlan Nurmatias memberikan klarifikasi kepada media untuk meluruskan berita yang beredar.

Dalam pernyataannya, Ramlan mengungkapkan bahwa perkataannya tersebut muncul dari perasaan pribadi yang merasa diabaikan oleh rekan-rekan wartawan, namun ia tidak bermaksud untuk menyinggung siapa pun.

"Karena hati saya merasa ditinggalkan, akhirnya ada kawan-kawan yang tersinggung, kalau salah saya minta maaf, tidak ada manusia yang sempurna," ucap Ramlan, Sabtu (31/8/2024).

Ia menekankan bahwa pernyataan tersebut tidak bermaksud menyerang siapa pun, melainkan hanya ungkapan dari perasaan pribadinya.

Baca juga: Janji Lanjutkan Program, Erman Safar-Heldo Aura Usung Tagline Bukittinggi Semakin Hebat di Pilkada

Lebih lanjut, Ramlan menyampaikan bahwa selama ini dirinya merasa dekat dengan para jurnalis, namun belakangan merasa dijauhkan. 

"Karena dulu saya merasa dekat dengan kawan-kawan, sekarang saya merasa tersisih, maka saya agak berkecil hati," ungkapnya.

"Saya ulangi lagi, tidak ada niat saya menyinggung, ini hanya masalah hati saya karena saya merasa ditinggalkan," sambungnya.

Sebelumnya, organisasi wartawan di Bukittinggi menyayangkan pernyataan Ramlan Nurmatias dan salah satu timnya yang melecehkan profesi wartawan saat konferensi pers setelah mendaftarkan diri ke KPU, Kamis (29/8/2024) lalu.

Ramlan mengungkap sebanyak 60 wartawan digaji Rp 1 juta oleh Pemko Bukittinggi karena pro terhadap pimpinan saat ini.

Pernyataan itu juga disambut nada merendahkan oleh salah satu timnya, Ibra Yaser yang juga merupakan Anggota DPRD Bukittinggi. 

"Wartawan Lah Banyak Tamakan Abuak," kata Ibra Yaser.

Ketua Bukittinggi Press Club (BPC), Haswandi mengatakan, Ramlan Nurmatias keliru memaknai kerjasama media dengan pemerintah.

"Yang melakukan kerjasama itu adalah medianya, bukan wartawannya. Jadi kalau menyebut wartawan digaji satu juta perbulan dari pemerintah, itu sangat keliru," kata Haswandi. 

Dalam kerjasama itu, pemerintah membayar biaya promosi dan sosialisasi kepada perusahaan media, bukan membayar ke pribadi wartawannya. 

Baca juga: POPULER SUMBAR: Pembunuhan di Sawahlunto, Hiu Paus di Pessel, 4 Paslon di Pilkada Bukittinggi

"Kerjasama itu juga terjadi karena ada kesepakatan kedua belah pihak, yang mana pemerintah butuh sosialisasi dan promosi, namun segala biayanya ditanggung oleh pemerintah," ujarnya.

Ditegaskan Haswandi, tidak ada satu poin pun dalam perjanjian kerjasama yang menyatakan media atau wartawan tunduk kepada pemerintah.

"Kerjasama itu sifatnya promosi dan sosialisasi, dan tidak membatasi wartawan dalam berkreativitas terkait tema liputan," tegasnya.

Dijelaskan, wartawan tidak kehilangan tugas kontrol sosial, hanya gara-gara kerjasama itu. Tidak ada satupun poin kerjasama yang mengekang kebebasan wartawan dalam bertugas.

Contohnya saja, wartawan Bukittinggi tetap memberitakan kasus korupsi yang melibatkan oknum ASN Bukittinggi. Kemudian, wartawan Bukittinggi juga ramai-ramai memberitakan kisruh bantuan Baznas yang menggunakan logo pemerintah.

"Itu hanya beberapa contoh. Jadi kalau Pak Ramlan menyebut wartawan tidak berani membuat berita buruk pemerintah karena adanya kerjasama, itu keliru besar. Lagian kerjasama itu sudah ada dari dulu-dulunya. Bahkan di zaman Pak Ramlan jadi wali kota juga ada, walaupun media yang kerjasama dulu tidak sebanyak sekarang. Lalu, kenapa mempermasalahkannya sekarang?," tegas Haswandi.

"Karena pernyataan pak Ramlan telah membuat insan pers Bukittinggi terluka, kami tunggu klarifikasi dan permintaan maaf dari Pak Ramlan. Jangan salahkan wartawan atau media jika nantinya ada yang memboikot pemberitaan Pak Ramlan, karena mengabaikan permasalahan ini," pungkasnya.

Salah satu anggota Wartawan Muda Bukittinggi, Hatta Rizal, pernyataan Ramlan Nurmatias tidak etis. Sangat melecehkan dan merendahkan profesi wartawan.

"Dia harus minta maaf secara terbuka karena telah membuat insan pers Bukittinggi terluka. Kami juga menuntut klarifikasi pernyataan Ibra Yaser," kata Hatta Rizal

Senada, Ketua PWI Bukittinggi, Ikhwan Salim sesalkan pernyataan mantan Wali Kota Bukittinggi 2015-2020 itu. Dirinya membantah wartawan digaji oleh Pemko Bukittinggi.

Baca juga: Ketersinggungan Niniak Mamak Jadi Alasan Ramlan Nurmatias-Ibnu Asis Maju Lagi Pilkada Bukittinggi

"Wartawan tidak digaji, namun ada perjanjian publikasi antara media atau perusahaan (bukan wartawan) terkait pemberitaan kegiatan pemerintah," kata Ikhwan.

Menurutnya, kerjasama seperti ini sudah lama dilakukan Pemkot Bukittinggi dari masa pemerintahan sebelum-sebelumnya bahkan di daerah lain. 

"Bahkan zaman kepemimpinan Ramlan, kerjasama ini juga ada. Harusnya Ramlan paham masalah ini," ujarnya.

"Pernyataan melecehkan dilakukan juga terbuka. Kami minta permintaan dilakukan juga terbuka. Ini sudah mengiring opini publik, soal profesi wartawan," tegas Ikhwan.

Secara umum, Wartawan di Bukittinggi meskipun ada yang memiliki kerjasama publikasi dengan Pemkot Bukittinggi, namun bukan berarti tidak berani menulis berita kritis.

Beberapa antaranya adalah masalah Drainase (yang mengangkat nama Ibra Yaser saat berani adu argumentasi dengan kontraktor), Perwako 40-41, Spanduk warga minta Erman Safar turun di Jalan Aur, Demo pedagang Aur Kuning menolak Perda Pengelolaan Pasar, Kasus Awning, Kasus Inses, Anggota DPRD berkata kotor yang diketahui merupakan kerabat Erman Safar, Kendaraaan aset Pemko hilang, Kartu Bukittinggi Hebat, Kebersihan Taman Jam Gadang, Beras Baznas, Isu perpecahan antara Wali Kota dengan Wakil Wali Kota dan lainnya. 

Baca juga: KPU Bukittinggi Pastikan Berkas Ramlan Nurmatias-Ibnu Asis Lengkap, Siap Jalani Tes Kesehatan

Insiden ini menjadi sorotan publik, terutama di Bukittinggi, mengingat peran penting wartawan dalam proses demokrasi dan pemilihan umum. 

Kritik yang dilontarkan oleh Ramlan Nurmatias dianggap oleh sebagian pihak sebagai langkah yang kurang tepat, terutama dalam konteks kampanye yang sedang berlangsung.

Meskipun Ramlan telah memberikan klarifikasi dan meminta maaf, polemik ini tetap menarik perhatian banyak pihak, termasuk kalangan politik dan masyarakat umum. 

Beberapa pihak menilai bahwa sebagai calon wali kota, Ramlan perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di depan publik, terutama yang melibatkan media.

Di sisi lain, sikap anggota DPRD Bukittinggi, Ibra Yaser, yang turut melontarkan komentar negatif kepada wartawan juga mendapat kecaman. 

Komentar tersebut dinilai tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik yang seharusnya menjaga hubungan baik dengan semua pihak, termasuk media.

Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang baik dan etis dalam dunia politik, terutama di masa-masa krusial seperti pendaftaran calon wali kota. 

Ramlan Nurmatias berharap klarifikasi yang ia sampaikan dapat meredakan polemik yang terjadi dan mengembalikan hubungan baiknya dengan para jurnalis di Bukittinggi. (*)