Bacalon Walikota Bukittinggi Ramlan Minta Maaf Setelah Viral Terkait Isu Pelecehan Profesi Wartawan

"Kerjasama itu juga terjadi karena ada kesepakatan kedua belah pihak, yang mana pemerintah butuh sosialisasi dan promosi, namun segala biayanya ditanggung oleh pemerintah," ujarnya.

Ditegaskan Haswandi, tidak ada satu poin pun dalam perjanjian kerjasama yang menyatakan media atau wartawan tunduk kepada pemerintah.

"Kerjasama itu sifatnya promosi dan sosialisasi, dan tidak membatasi wartawan dalam berkreativitas terkait tema liputan," tegasnya.

Dijelaskan, wartawan tidak kehilangan tugas kontrol sosial, hanya gara-gara kerjasama itu. Tidak ada satupun poin kerjasama yang mengekang kebebasan wartawan dalam bertugas.

Contohnya saja, wartawan Bukittinggi tetap memberitakan kasus korupsi yang melibatkan oknum ASN Bukittinggi. Kemudian, wartawan Bukittinggi juga ramai-ramai memberitakan kisruh bantuan Baznas yang menggunakan logo pemerintah.

"Itu hanya beberapa contoh. Jadi kalau Pak Ramlan menyebut wartawan tidak berani membuat berita buruk pemerintah karena adanya kerjasama, itu keliru besar. Lagian kerjasama itu sudah ada dari dulu-dulunya. Bahkan di zaman Pak Ramlan jadi wali kota juga ada, walaupun media yang kerjasama dulu tidak sebanyak sekarang. Lalu, kenapa mempermasalahkannya sekarang?," tegas Haswandi.

"Karena pernyataan pak Ramlan telah membuat insan pers Bukittinggi terluka, kami tunggu klarifikasi dan permintaan maaf dari Pak Ramlan. Jangan salahkan wartawan atau media jika nantinya ada yang memboikot pemberitaan Pak Ramlan, karena mengabaikan permasalahan ini," pungkasnya.

Salah satu anggota Wartawan Muda Bukittinggi, Hatta Rizal, pernyataan Ramlan Nurmatias tidak etis. Sangat melecehkan dan merendahkan profesi wartawan.

"Dia harus minta maaf secara terbuka karena telah membuat insan pers Bukittinggi terluka. Kami juga menuntut klarifikasi pernyataan Ibra Yaser," kata Hatta Rizal

Senada, Ketua PWI Bukittinggi, Ikhwan Salim sesalkan pernyataan mantan Wali Kota Bukittinggi 2015-2020 itu. Dirinya membantah wartawan digaji oleh Pemko Bukittinggi.

Baca juga: Ketersinggungan Niniak Mamak Jadi Alasan Ramlan Nurmatias-Ibnu Asis Maju Lagi Pilkada Bukittinggi

"Wartawan tidak digaji, namun ada perjanjian publikasi antara media atau perusahaan (bukan wartawan) terkait pemberitaan kegiatan pemerintah," kata Ikhwan.

Menurutnya, kerjasama seperti ini sudah lama dilakukan Pemkot Bukittinggi dari masa pemerintahan sebelum-sebelumnya bahkan di daerah lain. 

"Bahkan zaman kepemimpinan Ramlan, kerjasama ini juga ada. Harusnya Ramlan paham masalah ini," ujarnya.

"Pernyataan melecehkan dilakukan juga terbuka. Kami minta permintaan dilakukan juga terbuka. Ini sudah mengiring opini publik, soal profesi wartawan," tegas Ikhwan.

Secara umum, Wartawan di Bukittinggi meskipun ada yang memiliki kerjasama publikasi dengan Pemkot Bukittinggi, namun bukan berarti tidak berani menulis berita kritis.