Demo di DPRD Bukittinggi Sumbar Ricuh, Massa Aksi Bakar Spanduk dan Rusak Pagar Besi Kantor

TRIBUNPADANG.COM, BUKITTINGGI - Ratusan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) memaksa masuk dan melakukan berbagai tindakan.

Pantauan tribunpadang.com di lapangan, mahasiswa mulai membakar ban, spanduk hingga pagar besi Kantor DPRD Bukittinggi dikupak.

"Kami meminta agar semua anggota dewan hadir disini saat ini juga, terutama anggota dewan yang sebelumnya viral karena 'bacaruik'," teriak salah seorang orator.

"Kami tidak akan selesaikan aksi ini sebelum dia meminta maaf secara langsung kepada kami dan masyarakat," sambungnya.

Sementara itu, Pimpinan DPRD Sementara, Syaiful Efendi mengatakan bahwa Zulkhairahmi sedang berhalangan hadir karena urusan lain.

"Tadi pagi sudah kami tanya dan sampaikan kepada pihak bersangkutan, tapi beliau mengatakan sedang berhalangan hadir ke kantor," katanya.

"Jadi silahkan sampaikan apa yang ingin adik-adik mahasiswa sampaikan, nanti akan kuta teruskan," pungkasnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Puluhan Mahasiswa Kembali Geruduk Kantor DPRD Bukittinggi, Kawal Putusan MK

Sebelumnya diberitakan, puluhan mahasiswa yang tergabung dari berbagai kampus kembali datangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bukittinggi melakukan aksi demo, Jumat (23/8/2024).

Pantauan tribunpadang.com di lapangan, rombongan mahasiswa memulai aksi demo dengan melakukan long march dari Lapangan Kantin Wirabraja menuju Kantor DPRD Bukittinggi sekira pukul 15.30 WIB meskipun diguyur hujan lebat.

Mahasiswa juga membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan "Sayang Anak, Agak Lain Kau, Agak Lain Bapakmu" dan sejumlah spanduk lainnya.

"Kita hadir kesini, bersama-sama untuk mengingatkan bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja, oleh karena itu kami kesini," teriak salah seorang orator.

"Kami datang kesini juga untuk mengawal keputusan MK tentang UU Pilkada," teriaknya lagi.

Sementara itu, salah seorang koordinator lapangan, Fajri menyampaikan beberapa tuntutan kepada DPRD Bukittinggi.

"Kami memandang putusan mk bersifat final dan meminta semua  pihak berdasarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan UU Nomor70/PUU-XXII/20/2024. Keputusan ini upaya bagian membuka keran demokratisasi dalam politik nasional," katanya.

"Mendesak DPR RI untuk mencabut hasil rapat panja sesuai Putusan MK yg membahas tentang UU Pilkada dan atau mematuhi putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024  dan UU Nomor 70/PUU-XXII/20/2024. Menindaklanjuti dan mendesak  KPU dan Bawaslu. Menolak dengan tegas wacana," sambunya.

Selain soal kawal Putusan MK, massa aksi juga menuntut agar Anggota DPRD yang sudah dilantik yang viral berkata kotor untuk mengklarifikasi di hadapan masyarakat.

Kemudian juga terkait bangunan Kejari yg mangkrak serta dugaan kasus mark up Warung Ustman dilembaga Baznas.

_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News