Dua ASN Pemko Pariaman Diduga Langgar Netralitas, Pj Wako Beri Kartu Kuning

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN - Pj Wali Kota Pariaman, Roberia, memberikan kartu kuning kepada dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melanggar netralitas dalam Pilkada 2024.

Roberia mengaku telah memberi kartu kuning pada dua nama yaitu LB  dan YB.

Keduanya diberi kartu kuning untuk memberi klarifikasi atas dugaan yang ditemui oleh pihaknya.

"Untuk LB memenuhi panggilan dan tidak ditemui buktinya melakukan pendaftaran dan mendekatkan diri pada partai politik," ujarnya, Selasa (2/7/2024).

Sedangkan untuk inisial YB tidak memenuhi panggilan tertulis tersebut dan ditemui bukti memang sudah mendaftar dan melakukan pendekatan pada partai politik.

Baca juga: KPU Padang Pariaman Luncurkan Tahapan Pilkada 2024, Ajak Masyarakat Proaktif

Kartu kuning ini diberikan, menindaklanjuti laporan masyarakat. Melalui laporan tersebut Robe mengaku sudah melakukan sejumlah tindakan pencegahan dan sosialisasi.

Hanya saja hal tersebut tidak diindahkan sehingga dilakukan pemanggilan.

"Kalau sudah ada putusan KASN akan segera kami tindaklanjuti, sesuai dengan instruksi yang ada," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Dugaan pelanggaran netralitas ASN jelang Pilkada 2024 di Kota Pariaman, berujung pada rekomendasi Bawaslu setempat pada Komisi ASN.

Dugaan pelanggaran netralitas ASN ini muncul setelah Bawaslu Pariaman menerima laporan dari masyarakat bahwa ada dua ASN yang terindikasi melakukan pendekatan pada partai politik.

Baca juga: Momentum HUT ke-22 Kota Pariaman, Pj Wako Sampaikan Keprihatinan pada Penyakit Sosial Masyarakat

Dua ASN itu berinisial YB (Sekda Kota Pariaman ) dan BL (Kepala BPKD Kota Pariaman).

Kepala Bawaslu Pariaman Riswan, mengatakan, kedua nama yang dilaporkan tersebut sudah ditindaklanjuti pihaknya melalui kajian awal.

"Sesuai wewenang kami, kami sudah melakukan kajian awal atas laporan tersebut dan berkoordinasi dengan kepala BPK Kota Pariaman (Pj Wako)," ujarnya.

Berdasarkan kajian awal itu, kedua terlapor ini memenuhi syarat formil (identitas dan kesesuaian data pelapor) dan syarat materil (uraian kejadian, tempat kejadian dan bukti).

Hasil kajian awal ini membuat Bawaslu Pariaman memberi rekomendasi pada KASN untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.

Baca juga: Polres Padang Pariaman Tangkap 37 Tersangka Narkoba Januari-Juni 2024, 700 Nyawa Terselamatkan

"Kedua nama itu sudah kami rekomendasikan, sekarang kami menunggu tindak lanjut dari KASN," ujarnya.

Sembari menunggu, dalam perkara ini pihaknya juga harus mengawasi bagaimana perkembangan dari rekomendasi tersebut.

"Jadi saat ini wewenangnya ada di KASN untuk melakukan pembuktian lebih lanjut," ujarnya.(*)