Pilkada 2024
Bawaslu Agam Mulai Pemetaan Kerawanan Jelang Pilkada 2024
Menyongsong Pilkada 2024, Bawaslu Agam mulai melakukan pemetaan tingkat kerawanan untuk mengantisipasi berbagai potensi masalah.
Penulis: Panji Rahmat | Editor: Rahmadi
TRIBUNPADANG.COM, AGAM - Menyongsong Pilkada 2024, Bawaslu Agam mulai melakukan pemetaan tingkat kerawanan untuk mengantisipasi berbagai potensi masalah.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif agar pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan aman.
Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Agam, Yuhendra, menjelaskan bahwa input data kerawanan Pilkada bertujuan untuk memetakan potensi masalah yang mungkin timbul.
"Penginputan ini sedang berlangsung, mungkin akhir Juni 2024, sudah bisa kita sampaikan secara berjenjang ke Bawaslu Pusat untuk bahan publikasi," ujarnya, Jumat (28/6/2024).
Sementara ini, pihaknya sudah menginput tingkat kerawanan mulai dari politik uang, netralitas ASN, TNI dan Polri, serta isu sara dan kampanye di media sosial.
Baca juga: Bawaslu Solok Selatan Tingkatkan Pengawasan Coklit DPT Pilkada 2024
Sejumlah kerawanan ini menurut Yuhendra akan menjadi catatan pihaknya untuk melakukan antisipasi di tangah masyarakat.
Sampai saat ini Bawaslu Agam sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi tersebut, seperti memberi imbauan pada Pemkab Agam, TNI dan Polri.
"Surat imbauan sudah kami kirimkan, kami juga sudah lakukan koordinasi. Sekarang pengawasan juga tetap kami fokuskan melalui ad hock," ujarnya.
Yuhendra mengaku antisipasi dan langkah pencegahan dalam isu kerawanan ini adalah hal yang sangat penting jelang Pilkada 2024.
Pihaknya berharap selam Pilkada 2024 berlangsung tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat.
Baca juga: Hadiri Temu Kerja Nasional, Wabup Solok Selatan Bahas Langkah Konkret Penurunan Stunting
"Kami berharap Pilkada 2024 bisa berjalan lancar aman dan damai," tuturnya.(*)
KPU Pariaman Kembalikan Rp271 Juta Dana Hibah Pilkada 2024, Bukti Akuntabilitas Anggaran |
![]() |
---|
Anggaran PSU dan Pilkada Ulang di 26 Daerah Capai Rp719 Miliar |
![]() |
---|
DPR Dorong Gotong Royong Pemerintah Pusat dan Pemda Soal Dana PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Mendagri Tito Minta Daerah Pangkas Pengeluaran Tak Penting untuk Biayai PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
KPU Butuh Rp 486,3 Miliar untuk Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.