Pemko Padang Panjang Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana Galodo 14 Hari, Penanganan Dipercepat

TRIBUNPADANG.COM, PADANG PANJANG - Pemko Padang Panjang memutuskan perpanjangan masa tanggap darurat 14 hari, terhitung 26 Mei-7 Juni. 

Kebijakan ini diputuskan lantaran sejumlah pekerjaan dan pelayanan yang perlu penanganan cepat, berkordinasi dengan BNPB dan berbagai pihak.

Hal ini diputuskan saat Rapat Koordinasi Penanganan Pengurangan Risiko Bencana Galodo secara daring bersama BNPB, Sabtu (25/5/2024), di Ruang VIP Balai Kota.

“Ada sejumlah pekerjaan yang mesti diselesaikan. Seperti infrastruktur, normalisasi sungai, akses jalan asrama yang putus di SMA N 1 Sumbar,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota, Dr. Winarno dilansir Kominfo, Minggu (26/5/2024).

Kondisi saat ini, ujar Winarno, semua pengungsi yang terdampak banjir bandang dan lahar dingin sudah kembali ke rumah masing-masing.

Baca juga: POPULER SUMBAR: Mendagri Copot Pj Wako Payakumbuh dan Pakaian Bekas Korban Banjir Bandang Menumpuk

Untuk rumah yang rusak berat dan perlu relokasi menunggu verifikasi dari BNPB. Adapun 4 KK rumah rusak berat, sudah disewakan rumah oleh Pemko.

Sementara itu, terkait jalan di SMA N 1 Sumbar di Kelurahan Sigando, katanya, perlu koordinasi dengan provinsi terkait pembangunan jembatan yang lebih kokoh.

“Sekarang jembatan kayu kecil. Anak sekolah di situ merasa was-was. Jadi kita berharap Pemprov Sumbar segera menindaklanjuti ini,” tuturnya.

Dikatakannya lagi, kedepan bakal ada pemasangan Early Warning System (EWS) atau peringatan dini di tiga titik sungai oleh BMKG.

 “Dengan pemasangan EWS hendaknya bisa mengurangi risiko korban bencana banjir bandang atau lahar dingin,” ucapnya.

Baca juga: Pencarian Hari ke-15, PMI Turunkan Hagglunds untuk Sisir Lokasi Banjir Bandang Tanah Datar Sumbar

Rakor bersama BNPB dilakukan secara daring dengan sejumlah daerah terdampak. Selain diikuti Pemko Padang Panjang, juga diikuti Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Rapat itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Ir. Joko Widodo.

Presiden memerintahkan melakukan normalisasi sungai, memasang EWS di sungai guna memberikan peringatan dini bencana, domilisi material batu andesit besar di sungai maupun di daerah yang tertimpa galodo, dan pembangunan sabo dam yang ditargetkan delapan titik tahun ini. (*)