Kejati - Pemprov Sumbar Gelar Rapat Koordinasi, dan Launching Program Jaga Dana Desa

"Nama Kawadaun menggambarkan Program Jaga Desa yang lebih humanis dan tidak terkesan seram bagi Masyarakat Nagari/ Desa, dimana image Aparat yang keras menjadi lebih lembut dan dekat dengan Masyarakat."

Diharapkan Masyarakat Desa/ Nagari dapat lebih berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Program Kawadaun.

Berdasar dari catatan, Sejarah Kopi Kawadaun sendiri menjadi Representasi dari tujuan Program Jaga Desa tersebut. Dimana Program Jaga Desa pada tidak hanya untuk mencegah terjadinya penyelewengan Dana Desa tetapi dalam hakikatnya adalah menjadikan menjadi Nagari/ Desa tersebut menjadi lebih sejahtera dan makmur.

Nota Kesepahaman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kejaksaan Tinggi ini juga merupakan Langkah tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 04/M.HKM.07.01.III/2023 Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Program Kawadaun juga merupakan komitmen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Upaya penegakkan hukum yang lebih humanis.

Dalam Program Kawadaun Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat akan memberikan pendampingan dalam menetapkan Strategi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Strategi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Ekonomi di Desa, Penguatan Kerjasama BUMDesa dengan Pihak Ketiga dan Kolaborasi BUM Desa dengan Pihak Ketiga.

Acara Rakor dan Launching Program Kawadaun tersebut juga dihadiri oleh Seluruh Bupati/ Walikota Se- Sumatera Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Se- Sumatera Barat, Kepala Inspektorat, Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, Kepala PMD Se- Sumatera Barat.(*/rel)