POPULER SUMBAR: Gunung Marapi Erupsi Lagi dan Pelantikan 53 Pejabat Pemkab Sijunjung Dibatalkan

TRIBUNPADANG.COM - Berita populer TribunPadang.com sepanjang Rabu (27/3/2024) kembali bisa Anda baca.

Ada sejumlah berita populer Sumbar yang terjadi sepanjang akhir pekan kemarin.

Mulai dari berita tentang Gunung Marapi yang erupsi lagi hingga berita pelantikan 53 pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dibatalkan.

Berikut selengkapnya berita Populer Sumbar sepanjang Rabu (27/3/2024):

1. Gunung Marapi Erupsi Lagi

Gunung Marapi di Sumatera Barat (Sumbar) kembali mengalami erupsi pada Rabu (27/3/2024) pada pukul 11.22 WIB.

Petugas PGA Marapi Ahmad Rifandi, menyampaikan erupsi tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.500 meter di atas puncak atau sekitar 4.391 m di atas permukaan laut.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30.4 mm dan durasi sementara ini ± 47 detik," katanya.

Erupsi kali ini merupakan erupsi ketiga sejak erupsi Gunung Marapi pada dini hari, pukul 00.13 WIB.

Lalu pada pukul 08.39 WIB erupsi kembali terjadi dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 1.500 m di atas puncak atau 4.391 m di atas permukaan laut.

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30.4 mm dan durasi sekitar 54 detik.

Saat ini status Gunung Marapi masih Level III (Siaga), masyarakat dihimbau agar tetap mematuhi rekomendasi.

Baca juga: POPULER SUMBAR: Kakek 62 Tahun di Nagari Paru Sijunjung Hilang & Pemungutan Suara Ulang di Pariaman

PGA mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan mematuhi rekomendasi yang telah dikeluarkan sebelumnya. Sebab hingga saat ini Marapi masih berstatus siaga.

Masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi (Kawah Verbeek) Gunung Marapi.

Masyarakat yang bermukim di sekitar lembah/aliran/bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan.​

Jika terjadi hujan abu maka masyarakat diimbau untuk menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan (ISPA), serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. 

Selain itu agar mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang tebal agar tidak roboh.

Seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoaks), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung.

Kemudian juga bisa berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Marapi di Jl. Prof. Hazairin No.168 Bukit Tinggi untuk mendapatkan informasi langsung tentang aktivitas Gunung Marapi.

Masyarakat, instansi pemerintah, maupun instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan aktivitas maupun rekomendasi Gunung Marapi melalui aplikasi android Magma Indonesia, website Magma Indonesia (www.vsi.esdm.go.id atau https://magma.esdm.go.id), dan media sosial PVMBG (Facebook, x, dan Instagram).

2. Pelantikan 53 Pejabat di Sijunjung Dibatalkan

Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir membatalkan pelantikan 53 Pejabat di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

Diketahui sebelumnya pelantikan 53 pejabat itu dilakukan pada Jumat (22/3/2024).

Pejabat dan ASN yang dilantik dan dikukuhkan terdiri dari eselon II (tujuh orang dikukuhkan dan satu mutasi), eselon III dua orang, eselon IV delapan orang, dan 35 orang kepala sekolah.

Kepala BKPSDM Kabupaten Sijunjung, Riki Maineldi menjelaskan, pembatalan pelantikan sejumlah pejabat lewat dikeluarkannya keputusan Bupati Sijunjung, nomor; 800/244/BKPSDM/2024.

Pembatalan surat keputusan pelantikan itu disebabkan karena ada aturan yang melarang penggunaan wewenang yang bakal merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih.

“Aturan itu dimuat dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,” katanya saat dihubungi, Rabu (27/3/2024).

Riki membeberkan, penetapan calon kepala daerah oleh KPU jatuh pada 22/9/2024, maka ditentukan enam bulan kebelakang dari jadwal itu jatuh pada 21/3/2024.

Baca juga: 4 Orang Pengedar Narkoba Diringkus Polres Agam, Puluhan Pekat Sabu Siap Edar Diamankan

Oleh sebab itu pelantikan yang telah terlanjur dilakukan pada Jumat (22/3/2024) dibatalkan melalui keputusan bupati.

“Kesalahan pelantikan yang dilakukan bukan disengaja namun salah menghitung enam bulan dari penetapan calon tetap Pilkada 2024,” jelasnya.

Bentuk memematuhi aturan maka semua surat keputusan pelantikan atau pengangkatan dibatalkan, pejabat yang ditunjuk secara otomatis kembali ke posisi jabatan semula.

“Penyelesaian permasalahan ini sedang diurus dan menunggu izin dari Kemendagri untuk langkah selanjutnya,” pungkasnya. 

_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News