Sopir Trans Padang Mogok

Sopir Trans Padang Mogok, Wako Ekos Albar Minta Pelayanan Publik Tak Boleh Berhenti

Sopir Trans Padang mogok sebagai bentuk protes atas kebijakan pengurangan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK), Senin (26/2/2024).

Penulis: Rahmadisuardi | Editor: Rahmadi
Diskominfo Padang
Wakil Walikota Padang Ekos Albar saat menerima perwakilan operator Trans Padang yang melakukan mogok operasi dan demo di Balaikota Padang Aie Pacah, Senin (26/2/2024). 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sopir Trans Padang mogok sebagai bentuk protes atas kebijakan pengurangan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK), Senin (26/2/2024).

Demo operator Trans Padang ini menyebabkan lebih kurang 30 unit bus Trans Padang berhenti beroperasi.

Wakil Walikota Padang Ekos Albar saat menerima perwakilan dari operator Trans Padang menegaskan bahwa Pemko Padang memiliki komitmen yang kuat terhadap pelayanan publik di sektor transportasi, namun juga tidak memperbolehkan operator Trans Padang merugi.

“Pertama saya tegaskan dulu, pelayanan publik tidak boleh berhenti. Jadi saya minta kepada operator Trans Padang mulai siang ini kembali aktif beroperasi," katanya saat menerima perwakilan operator Trans Padang yang melakukan mogok operasi dan demo di Balaikota Padang Aie Pacah dilansir dari laman Diskominfo Padang.

Ekos juga minta Direktur PSM agendakan rapat teknis bersama seluruh perwakilan operator Trans Padang dalam minggu ini.

Baca juga: Ada Keterlambatan, Bus Trans Padang Koridor II dan III yang Baru Diperkirakan Tiba Februari 2024

"Kita siapkan rumusan teknisnya supaya operator Trans Padang tidak rugi,” tegas Ekos.

Sementara itu, Kadishub Kota Padang, Ances Kurniawan, menjelaskan bahwa dasar pengurangan BOK ini adalah rekomendasi BPK terkait efisiensi anggaran subsidi dari Dinas Perhubungan kepada PSM dan pemotongan subsidi ini sudah disepakati bersama PSM.

“Pengurangan BOK itu sudah disepakati bersama PSM. Namun ada miskomunikasi antara PSM dengan operator. Sehingga kesepakatan pengurangan BOK itu tidak tersampaikan informasinya kepada operator,” terang Ances Kurniawan.

Sementara itu, Diko Operator koridor 6 mengungkapkan bahwa beban operasional yang harus ditanggung oleh operator cukup berat, sehingga pengurangan ritase akibat pengurangan BOK itu cukup merugikan operator.

Faisal Anwar dari koridor 4, pengurangan ritase Sabtu-Minggu menyebabkan kerugian Rp 10 juta per minggu.

Baca juga: 6 Koridor Trans Padang Telah Mengaspal, DPRD Minta Operator Penuhi Standar Pelayanan

Sementara Hendro Damuci dari koridor 2 menyampaikan siap mendukung program Pemerintah Kota Padang, tapi semuanya harus disepakati bersama.

Pertemuan berakhir dengan kelegaan setelah perwakilan operator Trans Padang yang melakukan demo bisa menerima dan menyambut baik solusi yang ditawarkan oleh Wawako Padang.(*)

Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved