Reses di Lima Puluh Kota, Ketua DPRD Sumbar Temukan Puluhan Anak Stunting di Nagari Sialang

TRIBUNPADANG.COM, LIMA PULUH KOTA - Ketua DPRD Sumbar Supardi menemukan puluhan anak yang berada di Nagari Sialang, Kabupaten Lima Puluh Kota masih terkena stunting.

Hal tersebut ditemukan Supardi saat melaksanakan reses perorangan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis (25/1/2024).

Supardi mengatakan, dari laporan kepala Puskesmas Nagari Sialang sebanyak 59 anak stunting dan banyak masyarakat yang tidak memiliki jamban sehat. Hal ini berakibat terjadinya kehidupan yang kurang sehat dengan adanya stunting di daerah ini. 

"Kita prihatin sekali masih ada stunting 59 anak di Nagari Sialang. Diharapkan kepada Walinagari Sialang segera usulkan proposal pentingnya pembangunan jamban sehat bagi warga kurang mampu dalam menekan angka stunting di nagari Sialang, agar dapat kita bahas dalam Anggaran Belanja Tambahan tahun 2024," ujar Supardi.

"Kita akan proses pengadaan jamban sehat bagi masyarakat kurang mampu di Nagari Sialang ini baik melalui APBD perubahan maupun CSR Bank Nagari cabang Kabupaten Limapuluh kota," sambungnya.

Baca juga: Satgas OMB Singgalang Perketat Pengamanan Obyek Pemilu 2024 di Kantor KPU, Bawaslu, dan DPRD Sumbar

Kepala Pukesmas Nagari Sialang Kapur IX  kabupaten Limapuluh Kota dr.Rara dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa masih ada 59 orang anak stunting di Nagari Sialang. 

"Angka 59 anak stunting ini jumlah yang cukup besar, perlu diantisipasi lebih awal. Kondisi anak stunting ini disebabkan 50 persen kondisi jamban tak sehat masyarakat nagari Sialang. Perlu dimanfaatkan dukungan pembangunan jamban sehat bagi masyarakat kurang mampu," terangnya.

Selain itu, kata Supardi, saat reses di Nagari Durian Tinggi Kapur IX, pihaknya juga menunggu usulan proposal pembangunan infrastruktur jalan menuju Nagari Sialang yang kurang kondusif dan berlobang dan akan dibahas nanti dengan dinas BMCKTR Sumbar . 

"Termasuk juga terhadap ruang bangun sekolah SMK di nagari Durian Tinggi  yang masih minim fasilitas pendukung lainnya. Minimal di dua nagari sudah ada SMA dan SMK untuk pendidikan anak-anak kita," katanya.

Supardi juga mengingatkan aspirasi masyarakat yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota agar walinagari menyampaikan kepada Bupati dan OPD terkait agar semua persoalan pembangunan tersebut dapat tertangani dengan cepat. (*)